Menlu RI Retno Marsudi Suarakan Perdamaian Palestina di Sidang Umum PBB

Liputan6.com, New York City - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyuarakan pesan perdamaian bagi rakyat Palestina di Sidang Umum PBB.

Retno Marsudi menyinggung soal kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke Kiev dan Moskow dan menyebut paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan di Palestina dan Afghanistan.

"Sudah terlalu lama, orang-orang di Palestina telah menderita dan merindukan perdamaian," kata Retno Marsudi dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Senin (26/9/2022) di New York, Amerika Serikat.

"Sampai Palestina benar-benar bisa menjadi negara merdeka, Indonesia akan berdiri kokoh dalam solidaritas dengan saudara-saudara kita Palestina."

Retno turut menyebut bahwa masyarakat di Afghanistan juga berhak mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera.

"Dimana hak semua orang, termasuk perempuan, sama-sama dihormati."

"Dimana akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan diberikan."

"Tanpa paradigma baru ini, perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang sulit dipahami.​"

Selain isu Palestina, dalam pernyataannya Retno Marsudi juga menyoroti senjata nukli.

"Senjata nuklir merupakan ancaman nyata bagi umat manusia", tegas Menlu Retno Marsudi pada Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati dan Mempromosikan Hari Internasional untuk Perlucutan Senjata Nuklir, di New York.

''Apalagi saat ini terdapat lebih dari 13 ribu senjata nuklir di dunia. Sementara itu, negara-negara yang memiliki senjata nuklir terus lakukan modernisasi persenjataan nuklir mereka.'' tambah Menlu.

Situasi ini menambah keprihatinan Indonesia terhadap perkembangan yang lambat dan kurangnya komitmen dalam upaya perlucutan senjata nuklir.

Terkait hal ini, Menlu Retno menyampaikan tiga pesan utama:

"Pertama, perlucutan senjata nuklir harus terus menjadi prioritas bersama. Kedua, mekanisme perlucutan senjata global perlu diperkuat. Ketiga, pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai harus terus dikedepankan."

Menlu RI juga menekankan bahwa: "Keselamatan umat manusia dari bencana nuklir merupakan tanggung jawab seluruh negara. Dalam hal ini, Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung upaya tersebut".

Peringatan hari internasional perlucutan senjata nuklir ini dilakukan dalam rangka mendorong seluruh negara nuklir menjalankan komitmennya untuk menghapus senjata nuklir, serta bekerja sama dalam memastikan hak setiap negara dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. ​

Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan atas mandat Resolusi MU PBB 68/32 (2013) yang diajukan oleh Indonesia, atas nama Gerakan Non-Blok.

Indonesia turut memainkan perannya dalam penguatan ketangguhan infrastruktur global, terlebih dalam perannya sebagai presiden G20. 

“Sebagai Presiden G20, Indonesia telah menghasilkan disepakatinya program pendanaan global (Financial Intermediary Funding for Pandemic Prevention), sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur kesehatan global", ujar Menlu Retno Marsudi pada Pertemuan Tingkat Menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York, Senin 19 September 2022.

Hingga saat ini, komitmen dana FIF telah mencapai USD 1,4 miliar.​

Dalam forum tersebut, Menlu Retno juga sampaikan peran Indonesia dalam mendorong pembentukan Pandemic Treaty (Perjanjian Pandemi), yang akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.

Untuk bisa menghadapi pandemi di masa datang, Menlu Retno mengusulkan tiga hal:

Pertama, membangun ketangguhan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dengan penyediaan dukungan pendanaan.Kedua, memperkuat peran WHO untuk pengelolaan isu kesehatan global.Ketiga, pentingnya konsolidasi dengan Kelompok Oslo untuk memajukan pembahasan agenda kesehatan global, termasuk untuk memperjuangkan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua.

FPGH didirikan pada tahun 2007, sebagai inisiatif Menteri Luar Negeri 7 negara, yakni Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Perancis, Senegal dan Thailand.

Keketuaan FPGH dipegang secara bergilir dan setiap tahun mengulas tema spesifik mengenai kebijakan luar negeri dan kesehatan, yang kemudian diusulkan menjadi rancangan resolusi Majelis Umum PBB mengenai Global Health and Foreign Policy.

Dalam pertemuan ini,  negara-negara anggota FPGH tegaskan pentingnya peran FPGH, terutama dalam jaga kesetaraan akses bagi semua negara terhadap vaksin serta penguatan ketahanan kesehatan negara, melalui misalnya alih teknologi kesehatan.

Pertemuan FPGH dilangsungkan di sela-sela perhelatan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-77.