Indonesia Desak 5 Poin Konsensus untuk Akhiri Krisis Politik Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Hingga saat ini Indonesia aktif berkontribusi dalam mengupayakan konsensus untuk Myanmar. 

Hal ini terbukti dari upaya Indonesia yang terus mendorong implementasi 5PC (Five points of consensus) antara lain melalui inisiasi Pertemuan Menteri Luar Negeri di Jakarta dan Phnom Penh serta Pertemuan pada tingkat Leaders di Phnom Penh. 

Namun terkait isu ini, ASEAN juga kecewa atas implementasi 5PC yang belum menunjukkan kemajuan. 

"ASEAN kecewa terlepas semua upaya Ketua dan semua anggota ASEAN, implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan," ujar Menlu Retno dalam pidatonya di PPTM 2023. 

Kendati demikian, Menlu Retno tetap mengapresiasi yang tinggi kepada Kamboja dalam menjalankan keketuaan ASEAN yang baik, termasuk upaya mendorong pelaksanaan 5PC untuk Myanmar. 

Sebelumnya, Menlu Retno juga telah menegaskan posisi Indonesia bahwa ASEAN tidak boleh lemah di hadapan Myanmar. 

Ia menegaskan ASEAN tidak boleh didikte Myanmar.

Menurutnya, lima poin konsensus merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar.

Guna menyelesaikan persoalan krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 telah mengeluarkan lima butir konsensus yang terdiri dari dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Namun kelima poin konsensus itu tidak kunjung dilaksanakan oleh junta militer Myanmar.

Menlu Retno Marsudi mengatakan lima poin konsensus ini merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Retno menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar.

"Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC (five poin consensus)," ujar Retno dalam jumpa pers bersama dengan Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.

Zambry Abdul Kadir sepakat dengan Retno Marsudi bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar, dan bahwa lima poin konsensus ASEAN itu sedianya dilaksanakan secara keseluruhan.

"Kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta tentara Myanmar. Dalam hal ini Malayasia dan Indonesia akan memastikan keadaan di Myanmar tidak akan mengganggu community di ASEAN," kata Zambry.

Terkait hal ini, Jokowi dan PM Malaysia Anwar Ibrahim juga mendesak implementasi konsensus Myanmar.

"Mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan five point consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan five point concensus," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor hari Senin.

Sementara itu, PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa implementasi lima poin konsesus merupakan upaya terbaik menyelesaikan masalah krisis kemanusiaan di Myanmar. Hal ini, kata dia, demi kesejahteraan masyarakat di Myanmar.

"Usaha melaksanakan persetujuan ini perlu diteruskan selaras dengan keputusan para Pemimpin ASEAN di Sidang Kemuncak ASEAN pada November tahun lalu," kata Anwar Ibrahim.

"Pihak berkuasa tentera Myanmar digesa memberikan komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan Kemuafakatan Lima Perkara ini secara segera dan bermakna demi kesejahteraan rakyat Myanmar," sambung PM Anwar Ibrahim.