Kim Jong Un Perintahkan Lockdown di Pyongyang

Liputan6.com, Pyongyang - Pemerintahan Kim Jong Un memerintahkan agar ibu kota Pyongyang menerapkan lockdown. Kebijakan ini diambil karena melonjaknya virus pernafasan dan demam. 

Menurut laporan NK News, Rabu (25/1/2023), pemerintah Korea Utara tidak menyebut istilah "COVID-19".

Lockdown ini dimulai pada hari Rabu ini. Warga juga telah mengetahui bahwa lockdown akan terjadi, sehingga mereka telah menyetok persediaan.

Para warga Pyongyang diharuskan tetap di rumah hingga hari Minggu mendatang. Mereka juga harus melakukan pengecekan suhu beberapa kali sehari.

Pada Mei 2022, Korea Utara mengambil kebijakan serupa ketika COVID-19 melonjak di negara tersebut. Lockdown berlangsung hingga dua pekan. Kebijakan ini diambil ketika Kim Jong Un sedang memobilisasi puluhan ribu warga dan prajurit untuk parade militer pada 8 Februari 2023, meski cuaca masih sangat dingin. 

Belum diketahui apakah kota-kota lain juga akan menerapkan lockdown pada saat ini. Selain itu, kelanjutan latihan militer untuk parade juga belum diketahui apakah akan diteruskan di tengah lockdown.

Kebijakan lockdown ini cukup ironis karena pada Agustus 2022 pemerintah Korea Utara mengklaim sudah membasmi COVID-19. Padahal, WHO juga belum mengumumkan akhir pandemi.

Pada lockdown di pertengahan 2022, kebijakan di Korea Utara tersebut meliputi satu negara. Kondisi saat itu cukup bermasalah sebab ada warga yang kabur dari isolasi dan menyerbu toko-toko obat karena panik dan kelangkaan obat. Pihak berwenang pun mengancam hukuman mati bahkan pengusiran dari kota jika anggota keluarga mereka menyebarkan "rumor" tentang penyebaran virus dan menjual obat-obatan langka di pasar gelap.

Tingkat kematian akibat COVID-19 di China dilaporkan kian tinggi.

"Dari 13 hingga 19 Januari (7 hari), China dilaporkan telah mencapai sekitar 13.000 kematian terkait COVID-19 di rumah sakit," kantor berita AFP melaporkan pada Minggu 22 Januari 2022, mengutip seorang pejabat tinggi kesehatan seperti dilansir dari Business Standard, Senin (23/1).  

Virus Corona ini telah menginfeksi sebagian besar populasi.

Sebelumnya, hampir 60.000 orang di China telah meninggal akibat COVID-19 di rumah sakit per 12 Januari. Tetapi data resminya dipertanyakan secara luas sejak Beijing tiba-tiba mencabut kontrol anti-virus bulan lalu.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Center for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China pada Sabtu 21 Januari, 681 pasien rawat inap meninggal karena gagal napas yang disebabkan oleh infeksi Virus Corona, dan 11.977 orang lainnya meninggal karena penyakit lain yang terkait dengan infeksi virus itu selama periode waktu yang sama.

Data statistik yang disediakan tidak mencerminkan mereka yang meninggal di rumah karena virus itu.

Presiden China Xi Jinping juga telah menyatakan keprihatinan tentang gelombang COVID-19 yang menyebar ke daerah pedesaan dengan sumber daya medis yang tidak memadai, tetapi dia mendorong warga agar tetap gigih dalam masa-masa sulit dengan mengatakan bahwa masih ada harapan.

Ucapannya mengemuka pada saat jutaan pekerja perkotaan kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Tahun Baru Imlek (Lunar New Year), yang sebelum COVID-19 dianggap sebagai migrasi tahunan terbesar warga Tiongkok.

Menurut Airfinity, sebuah firm forecast (perusahaan yang melakukan peramalan dengan melihat data dan tren pasar secara) independen, kematian akibat COVID-19 setiap hari di China akan mencapai puncaknya sekitar 36.000 selama liburan Tahun Baru Imlek.

Menurut data perusahaan tersebut, lebih dari 600.000 orang telah meninggal karena COVID-19 sejak China meninggalkan kebijakan nol-COVID-19 pada Desember 2022.

Di sisi lain,rakyat China yang melakukan perjalanan ke seluruh negeri dalam rangka reuni keluarga yang telah lama ditunggu-tunggu untuk memperingati hari libur terbesar dalam kalender Lunar atau libur Imlek, yang jatuh pada Minggu 22 Januari. Momen ini telah menyebabkan kekhawatiran tentang wabah baru Virus Corona.

Sementara itu, meskipun jutaan orang akan kembali ke desa mereka untuk merayakan Tahun Baru Imlek, seorang pejabat tinggi kesehatan memperkirakan bahwa China tidak akan mengalami gelombang kedua infeksi COVID-19 dalam dua hingga tiga bulan ke depan, karena hampir 80 persen populasi sudah pernah terinfeksi Virus Corona itu.

"Meskipun sejumlah besar orang yang bepergian selama Festival Musim Semi dapat mendorong penyebaran epidemi sampai batas tertentu... gelombang epidemi saat ini telah menginfeksi sekitar 80 persen orang di negara ini," Wu Zunyou, kepala ahli epidemiologi di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, mengatakan dalam sebuah posting di platform Weibo mirip Twitter China pada hari Sabtu.

"Dalam jangka pendek, misalnya, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kemungkinan... gelombang kedua epidemi di seluruh negeri sangat kecil."

Otoritas transportasi China memperkirakan bahwa lebih dari dua miliar perjalanan akan dilakukan bulan ini hingga Februari, di salah satu migrasi manusia terbesar di dunia.

Pensiunan Wang Fugang, 70, tiba-tiba kehilangan ibunya yang sudah lanjut usia karena COVID-19 pada awal tahun.

Dia adalah salah satu dari hampir 60.000 yang meninggal di rumah sakit selama gelombang COVID-19 terbaru China. Tubuhnya masih terbaring di kamar mayat.

"Pemerintah kota akan membuat pengaturan lain untuk kematian di rumah sakit," kata Wang, yang sedang menunggu pihak berwenang untuk memberi tahu dia kapan jenazah akan dikremasi.

"Jadwal kremasi tidak pasti. Kami akan mendapatkan pemberitahuan dalam waktu 90 hari. Ketika mereka memanggil kita, mereka akan memberi tahu kita ke mana harus pergi untuk mengumpulkan abunya. Tidak ada rencana untuk bangun."

China pada Sabtu (14 Januari) melaporkan hampir 60.000 kematian terkait COVID antara 8 Desember tahun lalu dan 12 Januari, penghitungan besar pertama sejak pemerintah melonggarkan kebijakan nol-COVID-nya.

Jumlah korban juga termasuk kematian akibat penyakit lain yang mendasarinya selain gagal napas, setelah kritik luas terhadap definisi sempit Beijing tentang kematian COVID-19.

Tetapi para ahli mengatakan data terbaru masih kurang mewakili tingkat keparahan wabah, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (21/1).

"Masih ada kesenjangan besar antara jumlah kematian yang dilaporkan dan perkiraan internasional," kata Dr Huang Yanzhong, peneliti senior untuk kesehatan global di Council on Foreign Relations.

"Jika Anda membagi 60.000 kematian ini dengan jumlah rumah sakit yang merawat kasus-kasus ini, setiap minggu, rata-rata, hanya satu pasien yang meninggal. Itu tampaknya tidak konsisten dengan bukti anekdotal."

"Pemerintah kota akan membuat pengaturan lain untuk kematian di rumah sakit," kata Wang, yang sedang menunggu pihak berwenang untuk memberi tahu dia kapan jenazah akan dikremasi.

"Jadwal kremasi tidak pasti. Kami akan mendapatkan pemberitahuan dalam waktu 90 hari. Ketika mereka memanggil kita, mereka akan memberi tahu kita ke mana harus pergi untuk mengumpulkan abunya. Tidak ada rencana untuk bangun."

China pada Sabtu (14 Januari) melaporkan hampir 60.000 kematian terkait COVID antara 8 Desember tahun lalu dan 12 Januari, penghitungan besar pertama sejak pemerintah melonggarkan kebijakan nol-COVID-nya.

Jumlah korban juga termasuk kematian akibat penyakit lain yang mendasarinya selain gagal napas, setelah kritik luas terhadap definisi sempit Beijing tentang kematian COVID-19.

Tetapi para ahli mengatakan data terbaru masih kurang mewakili tingkat keparahan wabah.

"Masih ada kesenjangan besar antara jumlah kematian yang dilaporkan dan perkiraan internasional," kata Dr Huang Yanzhong, peneliti senior untuk kesehatan global di Council on Foreign Relations.

"Jika Anda membagi 60.000 kematian ini dengan jumlah rumah sakit yang merawat kasus-kasus ini, setiap minggu, rata-rata, hanya satu pasien yang meninggal. Itu tampaknya tidak konsisten dengan bukti anekdotal."