Kamboja Usir Perwakilan dan Setop Hubungan dengan Facebook, Buntut Penangguhan Akun PM Hun Sen

Liputan6.com, Phnom Penh - Pemerintahan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengusir perwakilan Facebook dari Kamboja.

Melalui Kementerian Pos dan Telekomunikasi, negara itu juga menghentikan semua kegiatan dengan FAcebook seperti perwakilan perusahaan, hubungan pemerintah dan kemitraan sektor swasta di Kamboja, demikian seperti dikutip dari Khmer Times (1/7/2023).

Berita itu terungkap dalam siaran pers yang dirilis Jumat 30 Juni 2023 malam waktu setempat. Pernyataan dari kementerian Kamboja itu berisi sebagai berikut:

"Kementerian Pos dan Telekomunikasi (MPT) ingin menginformasikan kepada publik bahwa mereka telah memeriksa penyimpangan layanan Facebook untuk pengguna di Kamboja, seperti pembuatan akun palsu, risiko data pribadi, Penggunaan dan pengumpulan data pribadi, penyebaran informasi palsu, kurangnya akuntabilitas dan transparansi, dan campur tangan dalam urusan politik negara.

Oleh karena itu, CPT memutuskan untuk mengusir perwakilan Facebook dari Kamboja dan menghentikan semua kegiatan seperti perwakilan perusahaan, komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan dan kerja sama di sektor swasta di Kerajaan Kamboja mulai sekarang."

Meski begitu, pemertintahan PM Hun Sen mengumumkan bahwa dia tidak akan menutup Facebook di Kamboja karena masyarakat masih menggunakan media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut.

Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen ditangguhkan dari Facebook. Kebijakan tersebut diambil setelah Dewan Pengawas Meta, perusahaan induk Facebook, memutuskan penangguhan akun Hun Sen selama enam bulan.

Pemicunya, PM Hun Sen mengancam melakukan kekerasan terhadap lawan politiknya lewat sebuah video yang telah ditonton 600.000 kali. Seruannya itu muncul beberapa saat sebelum dia meluncurkan kampanye untuk pemilu mendatang, yang dapat memperpanjang 38 tahun masa pemerintahannya.

Hun Sen adalah pengguna aktif Facebook dan halamannya memiliki 14 juta pengikut. Para kritikus mengklaim bahwa sebagian besar pengikut Hun Sen di media sosial adalah bot atau akun palsu.

Dari Facebook, PM Hun Sen kini telah beralih ke Telegram dan TikTok.

Keputusan Dewan Pengawas Meta itu muncul pada Kamis (29/6/2023), membatalkan keputusan sebelumnya oleh Facebook yang tetap menayangkannya dengan mengutip kelayakan berita.

"Mengingat... sejarah Hun Sen melakukan melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mengintimidasi lawan politik serta penggunaan strategi media sosial untuk memperkuat ancaman tersebut, Dewan meminta Meta untuk segera menangguhkan halaman Facebook dan akun Instagram Hun Sen selama enam bulan," demikian pernyataan Dewan Pengawas Meta seperti dilansir BBC, Jumat (30/6).

Berita selengkapnya...