19,4 Juta Warga Punya Hak Suara Pilih Presiden Taiwan Selanjutnya

Hari ini, Sabtu (13/1) warga Taiwan berhak untuk menentukan siapa calon presiden selanjutnya.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 13 Jan 2024, 13:01 WIB
Diterbitkan 13 Jan 2024, 13:01 WIB
Kotak suara di pemilu Taiwan. (Teddy Tri Setio Berty/Liputan6.com)
Kotak suara di pemilu Taiwan. (Teddy Tri Setio Berty/Liputan6.com)

Liputan6.com, Taipei - Hari ini, Sabtu (13/1) warga Taiwan berhak untuk menentukan siapa calon presiden selanjutnya.

Warga di negara demokrasi ini sudah mulai mengantri untuk memberikan dua suara. Satu untuk presiden Taiwan dan satu lagi untuk memilih badan legislatif yang beranggotakan 113 orang.

Data resmi menyebutkan lebih dari 19,5 juta pemilih berhak memilih hari ini, dikutip dari BBC, Sabtu (13/1/2024).

Di distrik Yonghe di New Taipei City misalnya, para pemilih terus berdatangan ke sekolah dasar sambil memegang slip suara mereka.

Presiden Tsai Ing-wen sebelumnya juga hadir di sini, bersama dengan calon wakil presiden dari DPP partainya, Hsiao Bi-Khim.

Bagi seorang pemilih muda, ini adalah momen yang penuh dengan berbagai kemungkinan. “Dengan pemilu kali ini, era DPP dan [partai oposisi] KMT [mendominasi politik] telah berakhir berkat adanya partai baru. Ini waktunya bagi generasi muda untuk hadir dan membuat diri mereka didengar,” kata Huang, seorang tentara berusia 28 tahun.

Para pengamat mengatakan, Partai Rakyat Taiwan telah membuat terobosan dalam meraih dukungan, khususnya di kalangan pemuda.

Namun orang lain melihat sesuatu secara berbeda.

“Saya lahir di Taiwan. Kami sedang berjalan di jalur demokrasi dan kemajuan, kami tidak bisa mundur,” kata Nyonya Liu, yang bekerja di industri asuransi.

“Saya tidak takut dengan ancaman Tiongkok, kita harus membela diri. Bagaimanapun, tidak masalah siapa yang menang, Anda tidak akan menyelesaikan masalah ketegangan, Anda hanya meneruskannya ke generasi berikutnya,” tambahnya.

Kandidat terdepan: William Lai dari DPP

William Lai
Wakil Presiden Taiwan William Lai merupakan salah satu calon presiden dalam Pilpres Taiwan 2024. (Dok. AFP/ Sam Yeh)

William Lai mungkin berbicara dengan lembut, namun wakil presiden Taiwan yang berusia 64 tahun ini adalah pendukung setia status pemerintahan mandiri di pulau tersebut. Media China, Global Times, bahkan menyerukan agar dia diadili berdasarkan undang-undang anti-pemisahan diri.

Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri dari tahun 2017 hingga 2019, William Lai menggambarkan dirinya sebagai pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan.

Ayah William Lai meninggal dalam kecelakaan ketika dia berusia dua tahun. Menyaksikan ibunya membesarkan enam anak sendirian, kata dia, menumbuhkan etos kerja yang kuat dalam dirinya. Dia mendapat pendidikan medis di Harvard dan bekerja sebagai dokter ginjal sebelum memasuki layanan publik di Taiwan pada pertengahan tahun 1990-an.

William Lai pertama kali menjabat sebagai anggota parlemen yang mewakili Kota Tainan. Dia terpilih sebagai wali kota pada tahun 2010 dan memegang jabatan tersebut pada tahun 2014 dengan perolehan 73 persen suara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sosok William Lai dilaporkan menjadi kandidat terdepan saat ini dengan selisih tipis. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Yayasan Opini Publik Taiwan (TPOF) menempatkannya di depan Hou Yu-ih, di mana hanya selisih 1 persen dengan rating 38 persen.

Dalam kampanye kepresidenannya, William Lai berulang kali mengatakan bahwa Taiwan berharap bisa "berteman" dengan China.

"Kami tidak ingin menjadi musuh. Kami bisa menjadi teman. Dan kami (akan) senang melihat China ... menikmati demokrasi dan kebebasan, sama seperti kami," katanya kepada Bloomberg pada Agustus, seperti dilansir BBC, Minggu (7/1).

Namun, China mencap William Lai sebagai "pembuat onar".

Latar belakang pasangannya, Hsiao Bi-khim, bukan tidak mungkin semakin membuat marah China. Dia lahir di Jepang dan sebagian besar tumbuh di AS, sehingga memperkuat hubungannya dengan sekutu terkuat Taiwan, yang juga merupakan tantangan diplomatik terberat China.

China menyebut Hsiao sebagai "separatis kemerdekaan Taiwan yang fanatik". Beijing telah dua kali memberikan sanksi kepada diplomat terkemuka tersebut untuk memasuki China daratan dan juga melarang investor dan perusahaan yang terkait dengannya untuk bekerja dengan organisasi di China daratan.

Hsiao memiliki banyak pengalaman kebijakan luar negeri untuk mendukung William Lai. Wanita berusia 52 tahun ini menjabat sebagai perwakilan Taiwan untuk AS selama tiga tahun terakhir. Dia adalah wanita pertama yang mengambil peran itu.

Dalam hal tata negara, Hsiao menyebut dirinya sebagai "prajurit kucing" - respons terhadap gaya diplomasi "prajurit serigala" China yang agresif.

"Kucing jauh lebih menyenangkan dibandingkan serigala. Dalam diplomasi, yang terpenting adalah menjalin pertemanan," katanya kepada The Economist bulan lalu.

Hou Yu-ih Disebut Pendiam

Walikota New Taipei City Hou You-yi, calon presiden dari partai oposisi Kuomintang (KMT) dalam pemiu Taiwan 2024. (AP/Chiang Ying-ying)
Walikota New Taipei City Hou You-yi, calon presiden dari partai oposisi Kuomintang (KMT) dalam pemiu Taiwan 2024. (AP/Chiang Ying-ying)

Sebagai seorang anak, Hou Yu-ih mendukung bisnis keluarganya dengan menangkap babi atau membantu di kios daging babi di pasar lokal.

Pria berusia 66 tahun ini pernah mengatakan bahwa keterampilan yang dia kembangkan saat memelihara babi membantunya membangun kariernya sebagai polisi. Dia membantu menangkap pembunuh terkenal dan juga merupakan penyelidik utama dalam upaya pembunuhan mantan Presiden Chen Shui-bian pada tahun 2004.

Mantan kepala polisi ini terjun ke dunia politik pada tahun 2010 dan menjadi wali kota New Taipei, kota terpadat di Taiwan, pada tahun 2018. Dia terpilih kembali dengan kemenangan telak pada tahun 2022.

Rekam jejak Hou sebagai polisi yang kompeten dan wali kota yang populer menjadikannya pilihan utama KMT dalam upaya merebut kembali kepemimpinan Taiwan setelah delapan tahun.

Hou menentang kemerdekaan Taiwan, namun enggan menyuarakan pendiriannya terhadap China dalam kampanyenya. Kurangnya kejelasan ini menuai kritik. Dia menghindari pertanyaan tentang kebijakan "Satu China" – yang hanya mengakui satu pemerintahan China di Beijing, membuat kemampuannya dalam mengelola diplomasi dipertanyakan.

"Hubungan kedua sisi Selat Taiwan sudah jelas. Kita tidak perlu bingung … Ini sepenuhnya berdasarkan konstitusi Republik China (nama resmi Taiwan)," ujarnya kemudian.

Sementara itu, calon wakil presiden dari KMT, Jaw Shaw-kong, adalah seorang pengamat politik terkenal dan pernah menjadi pemimpin Partai Baru yang beraliran kanan. Pria berusia 73 tahun ini sudah lama dan vokal mendukung "reunifikasi" Taiwan dan China – meskipun baru-baru ini dia mengatakan hal ini bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan jika terpilih.

Pada tahun 1991, Jaw ditunjuk oleh pemerintah yang dipimpin KMT untuk menjabat sebagai menteri lingkungan hidup. Dua tahun kemudian, dia ikut mendirikan Partai Baru yang pro-unifikasi, yang memisahkan diri dari KMT karena para pendirinya menganggap KMT tidak cukup pro-China.

Jaw mengundurkan diri dari politik pada tahun 1996 dan beralih ke karier di media. Dia terkenal karena menjadi pembawa acara bincang-bincang politik, yang disiarkan oleh stasiun televisi TVBS. Pada Februari 2021, Jaw kembali ke dunia politik.

Ko Wen-je, Capres Elite dari TPP

Ko Wen-je
Ko Wen-je merupakan calon presiden Taiwan dari Partai Rakyat Taiwan (TPP). (Dok. AFP)

Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang juga seorang dokter Ko Wen-je disebut terbukti populer di kalangan pemilih muda dan bahkan mengungguli William Lai. Namun, dia tertinggal seiring berjalannya waktu, dan TPOF memperkirakan dia akan meraih 25 persen suara. Ratingnya turun akhir-akhir ini.

Pernah menjadi seorang ahli bedah trauma terkemuka, Ko melepaskan jas putihnya untuk terjun ke dunia politik 10 tahun lalu. Pria berusia 64 tahun ini meraih ketenaran politik setelah memberikan dukungannya pada "Gerakan Bunga Matahari" pada tahun 2014, ketika para mahasiswa memimpin protes terhadap apa yang mereka lihat sebagai pengaruh China yang semakin besar terhadap pulau tersebut.

Belakangan tahun itu, dia terpilih sebagai wali kota Taipei. Meski baru berpolitik, dia mendapat dukungan dari aktivis Gerakan Bunga Matahari dan DPP. Politik Ko berubah selama delapan tahun masa jabatannya sebagai wali kota. Dia memperluas hubungan Taiwan dengan China daratan, khususnya dengan pemerintah Kota Shanghai.

Pada tahun 2019, dia membentuk TPP yang dicap sebagai alternatif DPP dan KMT. TPP memenangkan lima dari 113 kursi pada pemilu tahun 2020, menjadikannya partai terbesar ketiga di parlemen Taiwan.

Dikenal karena gayanya yang bernas, Ko menuduh DPP membahayakan Taiwan karena sikapnya yang "pro-perang" dan mengkritik KMT karena "terlalu hormat".

Pasangan Ko, Cynthia Wu, adalah anggota parlemen dan pewaris salah satu konglomerat terbesar Taiwan, Shin Kong Group. Beberapa orang percaya bahwa Wu dipilih karena kekayaannya.

Lahir dan menempuh pendidikan di AS, wanita berusia 45 tahun ini memulai kariernya sebagai analis investasi di Merrill Lynch di London sebelum kembali bergabung dengan bisnis keluarga. Dia saat ini menjabat sebagai CEO dari badan filantropi kelompok tersebut.

Para analis mengatakan baik Ko maupun Wu dianggap sebagai anggota elite yang kaya dan mungkin menghadapi tantangan dalam berhubungan dengan kelompok pemilih yang lebih luas, yang juga memberikan suara berdasarkan isu lapangan kerja dan perekonomian.

Infografis Heboh Kabar China Klaim Natuna hingga Tuntut Setop Pengeboran Migas. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Heboh Kabar China Klaim Natuna hingga Tuntut Setop Pengeboran Migas. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya