Kekurangan Tentara Lawan Rusia, Ukraina Panggil Pulang Pria Usia Tempur di Luar Negeri

Liputan6.com, Kyiv - Pihak berwenang Ukraina pada Selasa 23 April 2023 menangguhkan layanan konsuler bagi pria usia tempur yang tinggal di luar negeri, setelah mengumumkan langkah-langkah untuk memulangkan mereka di tengah kekurangan anggota di tentara yang memerangi Rusia. Demikian mengutip AFP, Rabu (24/4/2024).

Tentara Ukraina berjuang untuk mempertahankan garis depan, sebagian kekurangan tentara selama dua tahun invasi Rusia.

Hal itu memicu Kementerian Luar Negeri Ukraina "mengumumkan penangguhan sementara penerimaan permohonan baru untuk layanan konsuler" bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun.

Perjanjian ini membuat pengecualian untuk dokumen yang mengizinkan warga Ukraina untuk kembali ke Ukraina.

Langkah tersebut kemungkinan akan mewajibkan pria Ukraina untuk kembali dari luar negeri untuk menjalani prosedur administrasi yang sebelumnya tersedia di luar negeri.

Pemerintah telah mengadopsi undang-undang mobilisasi, yang akan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei, yang memperketat hukuman terhadap para penghindar wajib militer dan mewajibkan laki-laki untuk selalu memperbarui pendaftaran militer mereka.

Kementerian mengatakan laki-laki akan dapat mengakses layanan konsuler setelah undang-undang tersebut mulai berlaku dan “setelah memperbarui pendaftaran militer mereka.”

"Pria warga negara Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun dengan dokumen registrasi militer yang sah akan memiliki akses penuh terhadap layanan konsuler," kata kementerian itu.

Adapun laki-laki Ukraina dilarang meninggalkan negaranya sejak perang Rusia vs Ukraina dimulai, dengan beberapa pengecualian.

Namun sebagian dari mereka tinggal jauh sebelum perang dimulai, dan media Ukraina memperkirakan ribuan orang lainnya meninggalkan negara tersebut secara ilegal.

Ukraina memperketat tekanan terhadap laki-laki usia wajib militer yang tinggal di luar negeri dengan menangguhkan layanan konsuler mereka, di tengah perombakan peraturan mobilisasi negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan terhadap invasi Rusia.

Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba mengumumkan penangguhan tersebut melalui sebuah postingan di media sosial pada hari Selasa (23/4), dengan mengatakan bahwa penangguhan tersebut diperlukan untuk "memulihkan sikap adil" terhadap wajib militer.

"Dalam situasi agresi besar-besaran Rusia, prioritas utama adalah melindungi tanah air kita dari kehancuran," kata Kuleba dalam sebuah postingan di media sosial seperti dikutip dari CNN.

Menlu Kuleba menambahkan bahwa tinggal di luar negeri "tidak membebaskan warga negara dari kewajibannya terhadap tanah air."

"Seseorang dalam usia wajib militer pergi ke luar negeri, menunjukkan kepada negaranya bahwa dia tidak peduli dengan kelangsungan hidupnya, lalu datang dan ingin menerima layanan dari negara tersebut. Cara ini tidak berhasil. Negara kami sedang berperang," kata Kuleba.

Kementerian Luar Negeri akan memberikan "klarifikasi lebih lanjut mengenai prosedur untuk mendapatkan layanan konsuler” dalam beberapa hari dan minggu sebelum undang-undang baru yang merombak prosedur mobilisasi negara tersebut berlaku, “serta setelah undang-undang tersebut mulai berlaku."

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang baru yang kontroversial tersebut pada tanggal 16 April, setelah rancangan undang-undang tersebut diamandemen lebih dari 4.000 kali oleh anggota parlemen – sebuah ukuran betapa sulitnya menyusun undang-undang tersebut secara politis.

Melansir CNN, pihak berwenang Ukraina disebut masih berupaya menyelesaikan dampak penuh dari undang-undang tersebut, yang akan mulai berlaku pada 18 Mei.

Salah satu ketentuan undang-undang baru ini adalah semua pria berusia antara 18 dan 60 tahun mendaftar ke militer Ukraina dan membawa dokumen pendaftaran mereka setiap saat, sehingga proses perekrutan bisa lebih efisien dan transparan, kata pemerintah.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa pria Ukraina berusia antara 18 dan 60 tahun yang tinggal di luar negeri harus menunjukkan versi terbaru dari dokumen pendaftaran ini ketika memperbarui paspor mereka.

Salah satu aspek undang-undang yang membuatnya sangat kontroversial adalah tidak memuat ketentuan demobilisasi tentara yang telah lama berperang, sehingga memicu kemarahan anggota keluarga.

Setelah undang-undang tersebut disahkan, puluhan istri dan kerabat prajurit berkumpul di luar parlemen Ukraina untuk memprotes dan menuntut agar tenggat waktu mobilisasi dimasukkan.

Undang-undang baru ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah personel yang tersedia untuk berperang demi Ukraina melawan Rusia.

Adapun Presiden Zelenskyy baru-baru ini menyatakan tentara Ukraina di garis depan kalah 10 banding 1 dan menguntungkan Rusia.

Akhir tahun lalu, pemimpin faksi Servant of the People (Pelayan Rakyat Zelensky) di parlemen mengatakan militer sedang mencari tambahan setengah juta prajurit dan perempuan. Namun Panglima Ukraina Oleksandr Syrsyki mengatakan baru-baru ini peningkatan jumlah pengungsi kemungkinan akan jauh lebih rendah.