Donald Trump Jilid 2, Bagaimana Nasib Kebijakan Luar Negeri AS?

Liputan6.com, Washington D.C - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden atau Pilpres AS hari Selasa (5/11) terjadi setelah kampanye yang memanas untuk Pemilu Amerika Serikat 2024, yang didominasi oleh retorikanya yang menghasut, dan kemungkinan akan membuat sebagian besar dunia gelisah.

Kantor berita Associated Press (AP) mengumumkan kemenangan mantan presiden tersebut pada Rabu (6/11) pagi, menandai kembalinya Trump ke jabatannya empat tahun setelah ia dikalahkan oleh Presiden saat ini Joe Biden.

Dalam kampanye kali ini, Donald Trump berjanji untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri, termasuk imigrasi dan inflasi. Ia juga mengisyaratkan kembalinya kebijakan luar negerinya yang mengutamakan "America First", yang menunjukkan perubahan ke arah isolasionisme yang lebih besar dan berkurangnya kolaborasi internasional.

Namun, hal itu tidak menghalangi Trump untuk membuat klaim muluk-muluk tentang kemampuannya mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina dalam waktu 24 jam setelah menjabat, membawa perdamaian ke Timur Tengah, dan mendominasi Tiongkok, salah satu pesaing geopolitik terbesar AS.

Meskipun mungkin ada kesenjangan antara apa yang dikatakan Trump dan apa yang sebenarnya dapat dilakukannya, para ahli memperingatkan bahwa ia harus mempercayai kata-katanya.

Dan dengan dunia yang menghadapi tantangan yang tak terhitung banyaknya – mulai dari krisis iklim hingga perang di Ukraina, Gaza, dan Lebanon – arah yang diambil Trump dalam kebijakan luar negeri akan berdampak luas.

Jadi, apa arti pemerintahan Donald Trump jilid dua bagi kebijakan luar negeri AS?

Berikut ini beberapa gambaran posisi pemerintahan Donald Trump jilid dua, mengutip Al Jazeera, Kamis (7/11/2024):

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah menggambarkan Trump sebagai "sahabat terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih".

Saat menjabat, Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dalam sebuah tindakan yang dikecam secara luas oleh Palestina dan pakar hukum internasional. Ia juga mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki di Suriah.

Pemerintahannya menjadi perantara bagi apa yang disebut Perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian yang meresmikan hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel dan beberapa negara Arab.

Nancy Okail, presiden dan CEO lembaga pemikir Center for International Policy, mengatakan Trump sebagian besar percaya bahwa "menghamburkan uang untuk menyelesaikan masalah" adalah jawaban untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah.

Namun, bertentangan dengan klaim Trump bahwa ia akan membawa ketenangan ke wilayah tersebut jika terpilih kembali, para kritikus mengatakan kerangka kerja "senjata untuk perdamaian"-nya telah gagal - sebagaimana dibuktikan oleh kampanye militer Israel yang menghancurkan di Gaza dan Lebanon, yang telah mendorong Timur Tengah ke ambang perang habis-habisan.

Banyak yang mencatat bahwa AS telah memainkan peran dalam memajukan konflik tersebut, sebagian besar melalui pasokan senjata dan dukungan diplomatiknya yang stabil untuk Israel.

"Tatanan dunia berbasis aturan dan pelestarian hukum domestik AS serta hukum internasional - kami melihat bahwa hal itu telah dilanggar dan dirusak," kata Okail.

Masa jabatan Trump sebelumnya ditandai oleh ketidakpastiannya, lanjut Okail. Ketidakstabilan selama empat tahun lagi di Gedung Putih dapat menimbulkan konsekuensi serius. Konflik di Timur Tengah sudah "memanas", kata Okail, memperingatkan bahwa masa jabatannya sebagai presiden "mungkin mempercepat ledakan".

Donald Trump disebut bakal mempertahankan sikap keras terhadap Iran baik di dalam maupun di luar Gedung Putih.

Selama masa jabatan Trump sebagai presiden sebelumnya, AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian tahun 2015 yang membuat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional terhadap ekonominya.

Setelah itu, pemerintahannya menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan terhadap Teheran dan mengesahkan pembunuhan jenderal tinggi Iran Qassem Soleimani, sebuah serangan yang memicu ketegangan di seluruh kawasan.

"Ketika saya menjadi presiden, Iran benar-benar terkendali. Mereka kekurangan uang, sepenuhnya terkendali, dan sangat ingin membuat kesepakatan," kata Donald Trump dalam sebuah pernyataan kampanye pada awal Oktober.

Okail mengatakan masa jabatan Trump berikutnya dapat memicu kekhawatiran atas "proliferasi nuklir yang berbahaya".

Ada juga mitos yang berlaku di Washington tentang "eskalasi terkendali": yaitu, bahwa "ekspansi perang saat ini ke Lebanon dan Iran, semuanya merupakan operasi yang dapat dikelola dan terkendali".

"Namun, ini adalah pandangan yang sangat sempit tentang seberapa [banyak] para pemimpin ini benar-benar mengendalikan semua orang [dan kelompok] yang beroperasi di Timur Tengah," jelas Okail.

Ia menambahkan bahwa komposisi Kongres AS juga dapat berperan. Ada "suara-suara agresif" di Washington, DC, yang mungkin mencoba menekan pemerintahan Trump untuk mengambil pendekatan yang lebih ekstrem terhadap Iran.

"Misalnya, [mereka yang percaya] cara untuk mencapai stabilitas di Timur Tengah adalah dengan menyingkirkan rezim di Iran ... selalu mencari, secara umum, respons militer terhadap masalah apa pun yang kita lihat."

Namun pada saat yang sama, beberapa konservatif AS adalah antiintervensionis, yang menganut doktrin "America First" Trump. "Jadi itu mungkin menjadi faktor dalam perhitungan," kata Okail.

Trump mengatakan dia akan menyelesaikan perang antara Ukraina dan Rusia dalam waktu 24 jam setelah kembali menjabat. "Jika saya presiden, saya akan menyelesaikan perang itu dalam satu hari," katanya dalam rapat umum CNN tahun lalu.

Ketika ditanya bagaimana dia akan melakukannya, Trump tidak memberikan banyak rincian tetapi mengatakan dia berencana untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. "Mereka berdua memiliki kelemahan dan kekuatan, dan dalam waktu 24 jam perang itu akan diselesaikan. Itu akan berakhir," katanya.

Trump – yang dilaporkan telah mempertahankan hubungan dekat dengan Putin – juga mengkritik permintaan Zelenskyy untuk bantuan tambahan AS ke Ukraina, dengan mengatakan "itu tidak akan pernah berakhir".

"Saya akan menyelesaikannya sebelum menduduki Gedung Putih sebagai presiden terpilih," kata Trump pada sebuah acara di bulan Juni.

Menurut Leslie Vinjamuri, direktur program AS dan Amerika di lembaga pemikir Chatham House di London, "Kita harus menerima Trump apa adanya."

"Ia berasumsi bahwa ia dapat mencapai kesepakatan dengan cukup cepat [dan] bahwa ia kemungkinan akan memblokir bantuan lebih lanjut ke Ukraina," katanya.

Misalnya, ada kemungkinan bahwa Trump dapat mencapai kesepakatan dengan Putin yang mengecualikan masukan Zelenskyy – dan berpotensi mengakui banyak hal dalam hal Ukraina dan wilayahnya, kata Vinjamuri kepada Al Jazeera.

"Ada juga pertanyaan tentang hubungan seperti apa yang akan ia jalin dengan Putin dan Rusia, dan apakah itu akan membuat Rusia lebih berani secara umum dalam konteks Eropa – dan saya pikir itu menjadi perhatian nyata bagi banyak orang."

Selama bertahun-tahun, AS dan China telah terkunci dalam persaingan geopolitik sebagai dua negara adikuasa terbesar di dunia. Kedua negara tersebut telah berselisih dalam berbagai masalah, termasuk perdagangan, Taiwan, dan dominasi atas kawasan Asia Pasifik.

Lembaga pemikir International Crisis Group (ICG) mengatakan pendekatan Trump terhadap China sebagian besar didasarkan pada perdagangan, dengan mencatat bahwa mantan presiden tersebut menempatkan hubungan ekonomi AS dengan China di atas isu-isu lain, seperti hak asasi manusia.

Pada tahun 2018, misalnya, Washington memicu perang dagang dengan Beijing setelah pemerintahan Trump mengenakan tarif pada impor China senilai lebih dari $250 miliar. Hal itu memicu tindakan balasan dari pemerintah China.

Meskipun demikian, Trump telah menyatakan ketertarikannya pada pemimpin China yang kuat, Presiden Xi Jinping. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada bulan Agustus, Trump mengatakan bahwa ia menghormati Presiden Xi dan "memiliki hubungan yang baik dengannya", tetapi "tarif besar-besaran" yang diberlakukannya mengamankan miliaran dolar dari Beijing.

"Mereka memanfaatkan kita. Dan mengapa tidak, jika kita cukup bodoh untuk membiarkan mereka melakukannya?" kata Trump. "Tidak seorang pun mendapat uang dari China. Saya mendapat miliaran - ratusan miliar dolar - dari China." Trump mengatakan bahwa ia berencana untuk mempertahankan kebijakan tarifnya jika terpilih kembali, dengan mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10 persen pada semua impor. Namun, khususnya untuk China, ia mengancam tarif setinggi 60 persen pada barang.

Joshua Kurlantzick, seorang peneliti senior untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan di lembaga pemikir Council on Foreign Relations, mengatakan bahwa Trump telah "lebih tegas" dan "lebih agresif" terhadap China selama masa kampanye.

Namun, Kurlantzick memperingatkan bahwa mantan presiden tersebut "sering mengatakan sesuatu sebagai daya ungkit dan kemudian mengubahnya".

"Meskipun Trump pada masa jabatan pertamanya dapat sedikit terpengaruh oleh hubungannya dengan Xi Jinping, kita tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi sekarang," kata Kurlantzick kepada Al Jazeera.

Saat menjabat, Trump terkenal mencemooh badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aliansi NATO, dan menarik diri dari perjanjian multilateral, termasuk Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Ia menuduh sekutu NATO di Washington tidak membayar bagian yang adil untuk pertahanan kolektif blok tersebut dan telah memperingatkan mereka bahwa pemerintahnya tidak akan melindungi mereka jika mereka diserang oleh Rusia. Piagam NATO memuat klausul pertahanan bersama untuk semua anggota.

Vinjamuri dari Chatham House mengatakan, "Trump menciptakan peluang bagi mereka yang ingin menghancurkan tatanan multilateral."

Negara-negara Eropa merasa "sangat khawatir" tentang masa jabatan kedua Trump, kata Vinjamuri kepada Al Jazeera. Mereka menganggap benua itu memiliki "banyak kerugian di sisi keamanan" serta kerja sama ekonomi.

"Ada kekhawatiran nyata bahwa Trump mungkin menekan mereka lebih keras pada tarif, pada China, dan menjadi kekuatan yang sangat mengganggu bagi G7, yang menurut banyak orang Eropa telah menjadi tempat yang sangat positif untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam masalah ekonomi dan keamanan," katanya, merujuk pada Kelompok Tujuh, sebuah forum untuk beberapa ekonomi terbesar di dunia.

"Mereka khawatir bahwa kita mungkin melihat G6 – bukan G7."