Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Satgas COVID-19: Jangan Biarkan Jerih Payah Kita 8 Bulan Sirna karena Lengah

Satgas COVID-19 tegaskan jangan biarkan jerih payah kita 8 bulan sirna karena lengah.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 15 Nov 2020, 16:00 WIB

Diterbitkan 15 Nov 2020, 16:00 WIB

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan pemerintah masih menyelesaikan tahapan pengembangan vaksin uji klinis fase 3 di Bandung saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (22/10/2020). (Tim Komunikasi Satgas COVID-19)

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan untuk tidak membiarkan jerih payah kita berjuang melawan pandemi selama delapan bulan sirna karena lengah. Hal ini melihat perkembangan terkini penanganan COVID-19 per 14 November 2020 melalui Monitoring Perubahan Perilaku dalam 7 Hari Terakhir.

"Upaya menjaga kedisiplinan protokol kesehatan dalam rangka menekan laju penularan COVID-19, kami pantau dengan Sistem Monitoring Perubahan Perilaku," ujar Wiku saat konferensi pers di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

"Ini bertujuan memantau perilaku kepatuhan individu masyarakat dan institusi di berbagai tempat di Indonesia dan dilaporkan secara real-time, terintegrasi, dan sistematis sampai level RT/RW."

HEADLINE: Gelombang Kedua COVID-19 Menerpa Berbagai Negara, Indonesia Waspada?

Terlihat pada peta montoring perubahan perilaku, ada kepatuhan penerapan protokol kesehatan yang baik oleh masyarakat di 217 kabupaten/kota (43,14 persen). Mereka sangat patuh memakai masker dan 275 kabupaten/kota (54,67 persen) patuh menjaga jarak.

"Keadaan yang ada ini, jangan biarkan jerih payah kita selama 8 bulan, baik memperlihatkan penurunan tren kasus positif COVID-19, kematian, serta peningkatan angka kesembuhan ini sirna begitu saja karena kelengahan kita," tegas Wiku.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Jumlah Kabupaten/Kota Kurang Patuh Masker dan Jaga Jarak

FOTO: Pelanggar PSBB Tangerang Selatan Dihukum Push-up

Puluhan pelanggar PSBB diberi hukuman push-up saat razia masker di Pasar Reni, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (1/9/2020). Razia terhadap pedagang dan pengunjung pasar ini juga dilakukan rapid test guna mencegah penularan COVID-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Berikut ini rincian data Monitoring Perubahan Perilaku dalam 7 Hari Terakhir yang dihimpun Satgas COVID-19 per 14 November 2020:

Kepatuhan Memakai Masker

1. Sangat patuh 241 kabupaten/kota (47,91 persen)

2. Patuh 217 kabupaten/kota (43,14 persen)

3. Kurang patuh 44 kabupaten/kota (8,75 persen)

4. Tidak patuh 1 kabupaten/kota (0,20 persen)

Kepatuhan Menjaga Jarak

1. Sangat patuh 188 kabupaten/kota (37,36 persen)

2. Patuh 275 kabupaten/kota (54,67 persen)

3. Kurang patuh 36 kabupaten/kota (7,16 persen)

4. Tidak patuh 4 kabupaten/kota (0,8 persen)

Perlu Evaluasi Masing-masing Daerah

Petugas Satpol PP mendata pelanggar yang terjaring razia saat Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Operasi Yustisi itu untuk menegakkan pemakaian masker guna menekan perilaku warga yang memicu angka kenaikan infeksi Covid-19.(merdeka.com/Imam Buhori)

Menilik rincian data kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, yakni penggunaan masker dan menjaga jarak, Wiku berpesan perlu adanya evaluasi masing-masing daerah terkait hal tersebut.

"Walaupun masih ada daerah yang tergolong masih kurang patuh pakai masker dan jaga jarak, bahkan tidak patuh keduanya, ini perlu ditinjau kembali," pesannya.

"Tentunya, sebagai bentuk evaluasi masing-masing daerah pimpinan maupun seluruh komponen masyarakat untuk memperketat kedisiplinan protokol kesehatan secara komprehensif."

Pemerintah setempat juga harus menekan potensi kenaikan laju penularan COVID-19 sesuai pembagian kerja masing-masing sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2020 untuk menegakkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam protokol Kesehatan.

"Tidak bosan kami imbau kepada kita semua, jangan sampai kita lalai menjalankan protokol kesehatan sehingga berpotensi terhadap penambahan kasus. Jangan sekali-kali kita melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19," imbuh Wiku.

"Kepada anggota masyarakat lainnya, kita semua harus bertanggung jawab saling menjaga. Bagi pemerintah pusat dan daerah, ini (pengendalian COVID-19) adalah juga tanggung jawab kita bersama."