Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Satgas COVID-19: Larangan Mudik Narasi Tunggal, Tak Boleh Ada Pejabat yang Berbeda

Satgas COVID-19 menegaskan bahwa keputusan larangan mudik adalah narasi tunggal dan tidak boleh ada pejabat yang berbeda soal kebijakan ini

oleh Giovani Dio Prasasti diperbarui 03 Mei 2021, 16:28 WIB

Diterbitkan 03 Mei 2021, 15:30 WIB

Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo minta pos lintas batas luar negeri yang berada di Kalbar agar diperketat saat kunjungan di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kalbar, Rabu (17/3/2021). (Dok BNPB)

Liputan6.com, Jakarta Satgas Penanganan COVID-19 meminta agar tidak ada pejabat mana pun yang memiliki narasi yang berbeda dengan pusat, mengenai larangan mudik.

Menurut Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo, keputusan larangan mudik ini diambil setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan berbagai masukan, serta data selama setahun terakhir.

"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya, narasinya adalah narasi tunggal," kata Doni Monardo dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (3/5/2021).

"Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu.

Menurut Doni, apabila dibiarkan seperti tahun lalu dan keputusan larangan mudik tidak segera diumumkan, maka akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebesar 93 persen diikuti angka kematian yang relatif cukup tinggi.

Doni pun menambahkan, usai larangan mudik diumumkan Presiden Jokowi, masih tetap ada 7 persen masyarakat yang akan mudik, bahkan sebelum Ramadan.

** #dilarangmudik

#ingatpesanibu

#DILARANG MUDIK

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini

Soroti Kenaikan di Sumatera

Portal penyekatan di perbatasan Riau untuk mengantisipasi mudik lebaran. (Liputan6.com/M Syukur)

Doni juga menyoroti adanya kenaikan kasus di hampir semua provinsi di pulau Sumatera, baik kasus aktif, angka kesembuhan yang turun, serta angka kematian yang meningkat.

"Oleh karenanya kepada seluruh pejabat di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat," tegasnya.

Doni mengatakan bahwa jika terlambat melakukan pengetatan dan langkah pencegahan, kasus eksponensial bisa tidak terkontrol dan dapat bisa terjadi seperti di Jakarta pada September dan Oktober 2020, usai adanya pengenduran terhadap sejumlah kegiatan liburan.

Selain pejabat, Doni pun meminta agar orang tua atau keluarga di kampung halaman untuk ikut mengajak keluarganya agar tidak mudik dan bersabar untuk tidak merayakan Lebaran di kampung halamannya.

"Bersabar. Bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID-19. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang, baik diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita."