Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Rencana Vaksin Booster Berbayar 2022, Jubir Nadia: Masih Sangat Dinamis

Pemerintah merencakan adanya pemberian vaksin booster atau vaksinasi ketiga pada 2022

oleh Ade Nasihudin Al Ansori diperbarui 01 Sep 2021, 20:06 WIB

Diterbitkan 01 Sep 2021, 07:00 WIB

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmidzi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/1/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Siti Nadia Tarmizi M.Epid angkat bicara terkait rencana vaksin booster atau vaksinasi ketiga pada 2022.

Menurutnya, rencana penyuntikan vaksin booster berbayar sifatnya masih sangat dinamis. Bahkan, dia mengatakan bahwa rencana ini tidak perlu dipikirkan terlebih dahulu dan lebih baik fokus pada vaksinasi pertama dan kedua.

“Kita tahu ini masih sangat dinamis sifatnya. Kalau saya, sih, bilangnya enggak usah dipikirin dulu deh. Yang kita pikirin sekarang, yang jadi prioritas adalah bagaimana menyegerakan saudara-saudara kita untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi dosis pertama dosis kedua,” kata Nadia dalam Virtual Class Liputan6.com pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Walau demikian, Nadia menyampaikan bahwa rencana penyuntikan vaksin booster berbayar adalah skenario yang sedang dipersiapkan.

“Kita masih menunggu perkembangan-perkembangan, rekomendasi WHO, hasil uji klinis, dan publikasi," katanya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Tidak Boleh Sembarangan

Pemberian vaksin ketiga ini tidak bisa dilakukan sembarangan, harus dipastikan terlebih dahulu dari segi keamanannya, lanjut Nadia.

“Karena kan ini akan diberikan kepada masyarakat luas. Apakah cukup satu kali dosis? Kemudian kapan waktu terbaik untuk diberikan vaksin tambahan ketiga ini? Apakah setelah 12, 6, atau 3 bulan?”

“Kita belum tahu, apakah harus menggunakan vaksin yang sama atau bisa vaksin yang berbeda. Jadi ini hal-hal yang kita tunggu, rekomendasi lebih lanjut dari WHO dan juga dari badan imunisasi global.”

Yang Bisa Dipastikan

Mengingat masih banyak data yang ditunggu, maka untuk sementara pemerintah Indonesia baru dapat memastikan bahwa penerima bantuan iuran (PBI) akan ditanggung biaya vaksinasinya oleh negara.

“Sementara ini skenario yang disiapkan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa PBI itu pasti ditanggung vaksinasinya oleh pemerintah. Sementara itu skenario lainnya kita siapkan juga,” pungkasnya.