Budi Gunadi Sadikin Pede: Kalau Kita Optimis, Polusi Udara Bisa Dikendalikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa polusi udara di Jakarta dan sekitarnya dapat dikendalikan. Optimisme ini bisa terwujud bila melibatkan kerja keras bersama lintas sektor dan peran masyarakat.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, sudah banyak negara lain di dunia yang akhirnya mampu mengendalikan dan mengurangi polusi udara. Salah satunya adalah Cina tatkala perhelatan Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada 2022.

"Yang masih memberikan optimisme di kita adalah hal polusi udara sudah terjadi di berbagai negara dan bisa dikendalikan. Yang paling baik dan paling cepat saya lihat ada di Cina, Tiongkok, ya ketika ada Beijing Olimpiade," kata Budi Gunadi saat ditemui Health Liputan6.com di sela-sela acara 'ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting' di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis 24 Agustus 2023.

"Pemerintahnya melakukan beberapa langkah drastis agar langitnya biru dan itu (polusi) terbukti turun cepat," dia menambahkan.

Edukasi tentang Polusi Udara ke Publik

Selain itu, edukasi soal bagaimana penanganan polusi udara dan pencegahan dapat juga disosialisasikan kepada masyarakat. Upaya ini agar masyarakat dapat melakukan pencegahan sosialisasi bersama.

"Yang bikin kita optimis juga adalah kalau teman-teman bantu agar edukasi publik agar bisa ditangani polusi udara Jakarta. Ya harusnya bisa ditangani," katanya.

Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong agar sektor-sektor utama yang menangani penyebab polusi udara dapat mengurangi emisi partikel polutan.

Dalam hal ini, Kemenkes bergerak di sisi hilir, bukan hulu.

"Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan bergerak di sisi hilir, bukan di hulu. Kemenkes menangani akibatnya, bukan penyebabnya," Menkes Budi Gunadi menambahkan.

"Jadi, posisi saya adalah meng-encourage (mendorong) agar sektor di hulu, yakni sektor energi, transportasi, lingkungan hidup supaya bisa mengurangi emisi partikel-partikel ini, agar di hilir tekanannya berkurang," dia menambahkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan upaya penanganan masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek sebagaimana yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dalam rapat koordinasi 'Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek' lintas kementerian/lembaga (K/L) serta Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang diadakan 18 Agustus 2023), diputuskan langkah-langkah konkret yang akan diambil guna mengatasi permasalahan serius terkait kualitas udara yang semakin memburuk di Jabodetabek.

Komitmen Atasi Polusi Udara

Menko Luhut memaparkan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk menghadapi dampak serius dari polusi udara terhadap kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keuangan negara.

Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah ini, dan pentingnya solusi lintas sektor untuk menurunkan emisi di Jabodetabek.

Oleh sebab itu, diperlukan tindakan dari hulu hingga hilir guna mencapai solusi yang holistik.

"Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup. Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama," Luhut melanjutkan.

Untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batubara, serta meningkatkan standar emisi PLTU.

Selanjutnya, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara juga perlu dikurangi dengan pensiun dini atau pengurangan faktor kapasitas PLTU. Percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi baru terbarukan juga dibutuhkan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon.

Sektor Transportasi

Sementara di sektor transportasi, dorongan untuk menggunakan transportasi publik akan membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan oleh kendaraan pribadi, termasuk pembatasan mobilitas kendaraan pribadi yang perlu diperluas untuk mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing).

Selain itu, uji emisi pada proses perizinan dan pengawasan lalu lintas perlu diperketat, termasuk dengan pemberian penalti bagi pelanggar.

Upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan pembagian jam kerja guna mengurangi kemacetan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah polutan di jalan juga akan segera diterapkan.

"Kami terus mendorong penggunaan transportasi publik dan meningkatkan kapasitas transportasi publik pada jam sibuk. Kami akan memberikan insentif kepada pengguna agar mereka beralih dari kendaraan pribadi. Selain itu, kami akan terus mempercepat proses elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi pembakaran," ujar Menko Luhut.