Biaya Haji 2025 Masih Bisa Turun hingga Rp11 Juta, Begini Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 hingga Rp11 juta dari angka awal yang diajukan sebesar Rp93,3 juta. Usulan ini membawa kabar baik bagi calon jemaah haji yang berharap biaya perjalanan ibadah menjadi lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Menurut Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, efisiensi biaya terutama difokuskan pada transportasi dan akomodasi yang dianggap masih bisa dirampingkan. Pemerintah juga melibatkan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk membantu menciptakan sistem yang lebih kompetitif dalam menentukan harga, sehingga biaya haji menjadi lebih rasional dan hemat.

Dengan adanya dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya avtur dan memperbaiki sistem logistik, harapan penurunan biaya haji ini semakin realistis. Artikel ini akan membahas secara rinci langkah-langkah pemerintah dalam merancang efisiensi biaya, prediksi penurunan tarif, dan dampaknya terhadap calon jemaah haji di tahun 2025. Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Selasa (31/12).

Kementerian Agama mengajukan biaya haji 2025 sebesar Rp93.389.684,99 yang sudah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp94.385.382,51, namun pemerintah optimistis angka ini masih bisa ditekan lebih jauh. Dengan target penurunan hingga Rp11 juta, biaya yang dibebankan kepada jemaah diharapkan bisa mendekati Rp80 juta.

Efisiensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengurangan biaya operasional, seperti negosiasi harga tiket pesawat dan layanan akomodasi. Presiden Prabowo Subianto juga meminta Pertamina menyesuaikan tarif avtur untuk mendukung penghematan ongkos penerbangan. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan harga tiket pesawat secara signifikan.

Selain itu, pengelolaan hotel dan fasilitas di Arab Saudi akan disesuaikan dengan standar baru yang lebih efisien. Kemenag bersama BP Haji tengah mengkaji ulang kontrak layanan di lokasi-lokasi penting, seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), untuk memastikan biaya yang lebih rasional tanpa mengurangi kenyamanan jemaah.

"Kalau dari awal kita sudah kasih turun (biaya haji 2025), kayaknya DPR tinggal amin saja. Kita kan enggak enak juga itu, tapi kami yakin di sini bisa turun sampai Rp 11 juta gitu," kata wamen yang karib disapa Romo Syafi'i itu, dikutip dari News Liputan6.com. 

Salah satu fokus utama penurunan biaya haji 2025 adalah efisiensi transportasi udara, yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam anggaran. Pemerintah telah memulai negosiasi dengan maskapai penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, untuk menurunkan harga tiket melalui subsidi atau pengurangan margin keuntungan.

Di sektor akomodasi, Kemenag berencana menyusun sistem lelang terbuka bagi penyedia layanan di Arab Saudi. Sistem ini bertujuan menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia layanan, sehingga harga yang ditawarkan lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas fasilitas yang diterima jemaah.

Selain itu, pengurangan biaya juga difokuskan pada optimalisasi layanan katering dan transportasi darat selama di Tanah Suci, dengan memperhitungkan kebutuhan yang realistis dan meminimalisir pemborosan. Semua langkah ini diharapkan dapat menekan biaya secara bertahap tanpa mengurangi kualitas layanan.

Mulai tahun 2025, BP Haji akan mengambil peran besar dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun transisi ini masih melibatkan Kementerian Agama, BP Haji diharapkan menjadi lembaga independen yang lebih fleksibel dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

BP Haji akan memfokuskan perhatiannya pada evaluasi sistem kontrak layanan di Arab Saudi, termasuk negosiasi harga hotel dan katering, yang sebelumnya dikelola oleh Kemenag. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, BP Haji juga diharapkan mampu merampingkan proses administratif dengan menerapkan teknologi terbaru untuk pendaftaran dan pemantauan jemaah, sehingga biaya operasional dapat ditekan lebih jauh.

Salah satu faktor yang memengaruhi biaya haji adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Riyal Arab Saudi. Untuk mengantisipasi fluktuasi kurs, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar sebesar Rp16.000 per dolar AS sebagai dasar perhitungan biaya 2025.

Penyesuaian harga layanan di Arab Saudi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena kenaikan biaya akomodasi dan transportasi di negara tersebut. Namun, dengan meningkatnya persaingan antar penyedia layanan di Tanah Suci, harga yang lebih kompetitif diharapkan mampu menekan biaya secara signifikan.

Kemenag bersama BP Haji terus berkoordinasi dengan mitra di Arab Saudi untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan layanan yang memadai bagi jemaah haji Indonesia.

Meskipun fokus utama adalah menurunkan biaya, pemerintah memastikan kualitas layanan haji tetap terjaga. Langkah-langkah efisiensi dirancang agar tidak mengorbankan kenyamanan dan keamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah.

"Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan," kata Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama usai rapat bersama Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 27 Desember 2024 dikutip dari News Liputan6.com.

Misalnya, layanan transportasi udara tetap menggunakan maskapai dengan standar keselamatan tinggi, meskipun biaya tiket diupayakan lebih terjangkau. Begitu juga dengan akomodasi, pemerintah menargetkan hotel-hotel berlokasi strategis dengan fasilitas yang layak bagi jemaah.

Dengan pendekatan ini, jemaah diharapkan dapat menjalani ibadah dengan khusyuk dan tenang, sementara biaya yang lebih rendah membuat perjalanan haji semakin terjangkau bagi masyarakat luas.

Pemerintah mengusulkan Rp93,3 juta, namun biaya ini bisa turun hingga Rp80 juta dengan efisiensi anggaran.

Efisiensi pada biaya tiket pesawat, akomodasi, dan katering menjadi fokus utama pemerintah.

Tidak. Pemerintah menegaskan kualitas tetap terjaga meski biaya lebih murah.