Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembanguna (PPP) yang baru saja dinonaktifkan, Suryadharma Ali mengakui jika capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, sempat menanyakan konflik yang terjadi di partai berlambang kabah tersebut.
"Ya Pak Prabowo sempat menanyakan terkait konflik internal kita," ujar Suryadharma di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014) malam.
Menurut Suryadharma, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sangat memahami apa yang sedang dialami PPP. Pertanyaan Prabowo tersebut pun sudah dijawab apa adanya.
Pria yang akrab disapa SDA itu mengaku, ketuhan partainya kini sudah terganggu. Maka itu, dia akan melakukan islah atau jalan damai guna mengakhiri konflik, demi kelangsungan organisasinya.
"Pak Prabowo mengerti dan tetap tidak meragukan dukungan (PPP). Ya tentu soliditas terganggu dengan ada peristiwa seperti ini. Oleh karenanya kewajiban saya untuk mengembalikan (kesolidan). Akan segera lakukan islah," tandas Suryadharma.
Konflik di tubuh PPP semakin memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya terhadap SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.
Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun, kubu SDA malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai, karena dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap ketum partai.
Melalui SK yang ditandatangani SDA dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Konflik ini buntut dari kedatangan Suryadharma pada kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno Senayan, pada masa kampanye Pileg beberapa pekan lalu. Kedatangan Suryadharma dianggap melanggar aturan PPP atau AD/ART.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.