Liputan6.com, Jakarta - Kisruh hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei saat Pilpres 9 Juli silam belum juga tuntas. Alhasil, sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count diaudit dan diminta mempertanggungjawabkan hasil hitung cepat mereka.
Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang lembaga surveinya juga diaudit mencurigai ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count.
"Saya curiga ada desain besar mendelegitimasi lembaga survei yang selama ini berusaha bekerja keras," kata Burhanuddin saat usai audit lembaga survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Burhanuddin menjelaskan, upaya legitimasi itu makin terlihat dengan adanya isu memojokkan lembaga-lembaga survei itu. Semisal, kata Burhanuddin, Radio Republik Indonesia (RRI) yang juga melakukan survei sampai dibawa ke Komisi I DPR.
"Ada juga SMRC disibukkan dengan kesalahan algoritma dalam stabilitas data. Poll Tracking ada yang memata-matai sampai malam," tutur Burhanuddin.
Selain itu, lanjut dia, muncul isu sejumlah lembaga survei yang dinilainya kredibel dalam melakukan quick count malah disebut sebagai lembaga survei abal-abal.
"Ada usaha dari pihak-pihak tertentu untuk menggeser isu dari quick count yang melakukan lembaga survei yang abal-abal. Kemudian tiba-tiba ditarik ke arah menembak teman-teman yang berusaha melakukan quick count dengan standar yang tinggi," tukas Burhanuddin. (Ans)