Banyak Jemaah Haji Terkendala Sidik Jari, RI Usul Opsi Perekaman Retina ke Saudi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kemudahan dalam penerbitan visa. Lewat aplikasi bio visa, pengurusan visa haji bisa dilakukan secara online. Ini juga bisa memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jemaah saat tiba di bandara Arab Saudi.

Namun, ternyata banyak jemaah haji yang terkendala proses perekaman sidik jari (basmah) terkait penggunaan visa bio ini. Akibatnya, tak sedikit jemaah yang terpaksa berurusan dengan petugas imigrasi lebih lama ketika tiba di Bandara Madinah atau Jeddah karena harus mengulang-ulang proses basmah.

"Beberapa jemaah haji karena soal usia atau pekerjaan atau hal lain itu kesulitan merekam sidik jarinya, sehingga proses pemvisaan jadi terlambat," ujar Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia, Nasrullah Jasam saat ditemui tim Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi di kantornya, Jeddah, Selasa (13/6/2023).

Pemerintah melalui Wakil Tetap Indonesia untuk Organisasi Kerjasana Islam (OKI) Dubes, Eko Hartono mengusulkan agar ada solusi lain yang bisa diterapkan untuk memudahkan jemaah terkait proses pemvisaan. Hal itu disampaikan dalam pertemuan negara-negara anggota OKI bersama Kementerian Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa ini.

"Beliau usulkan agar ada solusi lain yaitu perekaman retina yang sama akuratnya. Hanya mungkin teknologinya perlu dikembangkan," ucap Nasrullah.

"Dan tadi usulan mengganti perekaman sidik jari dengan retina bagi (jemaah) yang bermasalah ini sangat diapresiasi Kementerian Haji Arab Saudi," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar Pemerintah Arab Saudi memperluas layanan fast track. Saat ini, layanan tersebut baru bisa dilakukan untuk jemaah embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS) yang terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

"Kita ada 13 embarkasi, saya kira semuanya diusulkan mendapat layanan fast track," kata Nasrullah.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Kerajaan Arab Saudi agar menambah jumlah bandara untuk operasional haji. Usulan ini diperlukan untuk mempercepat pemberangkatan sekaligus memangkas masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci.

Hal ini disampaikan perwakilan Pemerintah Indonesia saat diundang Kementerian Haji Arab Saudi dalam pertemuan bersama negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Selasa (13/6/2023).

"Jadi ada pilihan misalnya selain Jeddah dan Madinah, (usul ditambah) Bandara Taif dan Bandara Yanbu," ujar Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia, Nasrullah Jasam saat ditemui tim Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi di kantornya, Jeddah.

Pihaknya berharap dengan penambahan operasional bandara haji maka pergerakan jemaah haji ke Tanah Suci jadi lebih cepat. Kebijakan ini juga diharapkan bisa memangkas masa tinggal jemaah di Arab Saudi yang turut berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

"Harapannya kalau ditambah bandaranya nanti masa tinggal jemaah lebih sebentar. Kalau sekarang 40 hari maka nanti ketika ada penambahan bandara bisa mencapai 30 atau 35 hari," tutur Nasrullah.