Cerita Akhir Pekan: Saatnya Beralih ke Wisata Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa pariwista era baru adalah pariwisata yang berkualitas dan ramah lingkungan atau wisata berkelanjutan (sustainable tourism). Maka, setiap destinasi harus memiliki aspek kualitas dan berkelanjutan lingkungan.

World Tourism Organization (WTO) atau UNWTO menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan atau ramah lingkungan merupakan konsep pembangunan/pengembangan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan.

Pariwisata berkelanjutan harus dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat. Menurut Kemenparekraf, hal itu jadi acuan dalam membuat konsep wisata ramah lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Ada empat unsur utama dalam wisata ramah lingkungan, yaitu manajemen pengelolaan yang berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi sosial untuk masyarakat lokal, keberlanjutan aspek budaya bagi masyarakat dan pengunjung dan terakhir, pelestarian lingkungan," terang Vinsensius Vinsensius Jemadu selaku Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Barekraf pada Liputan6.com, Kamis, 3 Juni 2021.

Vinsen menambahkan, empat unsur itu dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Belakangan ini terjadi banyak perubahan terkait wisata berkelanjutan dan rencananya akan direvisi agar lebih mengikuti perkembangan yang terjadi.

"Di Peraturan Menteri Tahun 2016, ada 141 kriteria tentang wisata ramah lingkungan. Tapi sekarang sudah ada beberapa perkembangan jadi akan direvisi dan lebih mengikuti standar global yang mengacu pada UNWTO. Nanti akan ada beberapa penambahan kriteria, termasuk tentang aspek sosial budaya dan masyarakat," ungkap Vinsen.

Unsur ramah lingkungan juga termasuk dalam sertifikat CHSE yang diberikan Kemenparekraf ke tempat-tempat wisata yang sudah memenuhi persyaratan di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan/Keberlanjutan) itu ada kesan unsur lingkungan hanya sekadar formalitas karena terkesan mahal dan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Hal itu bisa berimbas pada naiknya biaya operasional, termasuk biaya untuk masuk tempat wisata. Namun, hal itu dibantah oleh pengelola wisata alam Eling Bening di Semarang, Jawa Tengah.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

"Menurut kami soal mahal itu relatif. Selama ada kemauan sebenarnya tidaklah mahal tentang pengelolaan wisata berkelanjutan. Kita juga masih terus belajar dan berbenah sehingga diharapkan makin baik kedepannya," terang manajemen Eling Bening lewat pesan pada Liputan6.com, Jumat, 4 Juni 2021.

Eling Bening sudah mendapatkan sertifikat CHSE yang menurut mereka sangat penting karena wisatawan merasa lebih nyaman dan tenang selama berkunjung.

"Kami selalu berusaha agar wisatawan memperhatikan kebersihan dan kesehatan selama mengunjungi tempat kami. Selain itu kami juga aktif menanam pohon, mengelola sampah dan juga aspek sosial ekonomi. Sebagian besar pekerja kami juga berasal dari penduduk sekitar," sambung pernyataan manajemen Eling Bening.

Pendapat senada juga datang dari pengelola wisata alam dan budaya Omah Kecebong di Sleman, Yogyakarta yang juga sudah mendapatkan sertifikat CHSE.

"Sertifikat memang tidak terlalu berpengaruh pada naiknya jumlah pengunjUng, karena masih banyak larangan untuk bepergian, jadi pengunjung kita sebagian besar hanya dari Yogya dan sekitarnya. Tapi, bagi kami sertifikat CHSE sangat penting," ucap Hasan Setio Prayogo selaku pemilik Omah Kecebong pada Liputan6.com, Jumat, 4 Juni 2021.

Bagi Hasan, konsep ramah lingkungan sangat bermanfaat karena bisa ikut merawat tempat wisata itu sendiri dan juga para pengunjung maupun pengelola. "Tempat kami dulu termasuk gersang tapi sekarang sudah banyak pepohonan dan itu bisa menjadi sumber oksigen yang bagus. Di tempat kita, limbah organik seperti sampah sisa sayuran atau kupasan buah bisa diolah menjadi ekoenzim yang sangat bermanfaat, seperti untuk membersihkan kamar mandi dan pupuk tanaman," jelas Hasan.

Sedangkan, limbah organik dari daun-daun dan sisa makanan bisa diolah untuk dijadikan kompos dan digunakan untuk pupuk atau bibit tanaman. Menurut Hasan, pihaknya sudah menghasilkan ratusan bibit tanaman dan ada yang diberikan secara gratis kepada para pengunjung mereka.

Ia menambahkan, sebenarnya konsep wisata ramah lingkungan ini tidak mahal, justru bisa menghasilkan kalau bisa menerapkannya dengan baik. Kalau tidak menerapkan konsep ini, tidak akan ada pengolahan limbah yang dilakukan pengelola tempat wisata.

"Jadi sampah diserahkan saja pada pengelola sampah. Tapi kalau bisa diolah sendiri dan menghasilkan ekoenzim tadi, itu bisa kita jual dan banyak yang mencari dan bisa menguntungkan. Jadi sebenarnya dilihat dari kemauan, dari kemauan orang untuk menjaga lingkungan. Itu yang terasa mahal, bukan dari biayanya," terangnya lagi.

Sementara itu, konsep sertifikasi CHSE masih menjadi catatan bagi pemerhati lingkungan hidup. Yang pertama, tidak merujuk pada UU PPLH. Kedua, karena masih mengacu pada item tertentu saja.

Menurut Wahyu Perdana dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), meski memakai istilah environment sustainability serta ada soal pengelolaan sampah dan air, ada banyak tempat wisata yang mengubah landscape dan itu menjadi catatan khusus dalam hal lingkungan.

"Konsep wisata ramah lingkungan seperti ekowisata, seharusnya tidak ada banyak perubahan terhadap landscape. Itu penting karena bisa berdampak pada perubahan lingkungan yang sangat esensial. Lalu, komunitas setempat menjadi bagian utama atau tidak. Menurut kita, konsep wisata ramah lingkungan yang ideal salah satunya muncul dari inisiatif masyarakat bukan dari pemodal besar, karena bukan berbasis pariwisata massal," terang Wahyu pada Liputan6.com, Jumat, 4 Juni 2021.

Tentang biaya, menurut Wahyu, biaya menjadi besar karena ada perubahan landascape yang besar. Wisata berkelanjutan yang ideal seharusnya tidak banyak mengubah bentang alamnya dan itu tidak butuh biaya besar.

"Bagi kami yang terpenting adalah menentukan prioritas. Kalau mau menyelesaikan soal pandemi, lebih baik utamakan pandemi dulu sebelum menentukan konsep lainnya. Kalau lebih mengutamakan ekonomi kita tak akan pernah selesai dari masalah pandemi," ucapnya.

Ia menambahkan, konsep pariwisata massal bisa membuat daya tampung lingkungannya akan semakin terbebani. Selain itu, tempat wisata yang ramah lingkungan bisa memberi waktu moratorium, yaitu alam diberikan waktu untuk memulihkan dirinya seperti waktu buka tidak setiap hari dan jumlah pengunjung dibatasi.

"Contohnya, beberapa pantai di Malang dan ada juga di beberapa daerah lainnya, ada hari-hari tertentu di mana pengunjung dibatasi untuk tidak masuk sehingga ruangnya jadi pulih terlebih dahulu, dan hal seperti itu kecil kemungkinan bisa diterapkan dalam pariwisata massal," pungkas Wahyu Perdana.