Lagi, Indonesia Didapuk Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan laporan World Giving Index (WGI) yang dirilis Charity Aid Foundation (CAF), Senin, 14 Juni 2021,Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Posisi itu ditempati dengan skor 69 persen, naik dari 59 persen menurut indeks yang diterbitkan pada 2018.

WGI sendiri, menurut keterangan resmi pada Liputan6.com, merupakan indeks hasil pengumpulan data oleh Gallup. Penyusunannya melibatkan lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang. Pada laporan WGI 2021, Indonesia menempati dua peringkat teratas dari total tiga indikator.

Mereka adalah yang menyumbang pada orang asing atau tidak dikenal, menyumbang uang, dan kegiatan kerelawanan. Hasil penelitian CAF menunjukkan, delapan dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang mereka tahun ini, sementara tingkat kerelawanan di Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata kerelawanan dunia.

Prestasi baik ini disambut gembira oleh Direktur Filantropi Inonesia, Hamid Abidin. Menurutnya, pandemi dan krisis ekonomi tampaknya tak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berbagi. Sebaliknya, kondisi krisis malah meningkatkan semangat solidaritas untuk membantu sesama.

"Yang berubah hanya bentuk sumbangan dan jumlahnya saja. Masyarakat yang terdampak tetap berdonasi uang meski nilai sumbangan lebih kecil, atau berdonasi dalam bentuk lain, seperti barang dan tenaga. Terbukti di beberapa lembaga sosial dan filantropi, jumlah donasi tetap naik, meski peningkatannya tidak setinggi saat normal," katanya.

Laporan WGI menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat pertama di tengah pandemi dibandingkan negara-negara lain yang merosot akibat penerapan kebijakan penguncian dan pembatasan wilayah. Amerika Serikat, misalnya, yang jatuh ke posisi 19 dunia, setelah sempat secara konsisten berada di peringkat lima besar. Irlandia, Inggris, dan Singapura juga memperlihatkan grafik serupa.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hamid menilai keberhasilan Indonesia mempertahankan posisinya didukung beberapa faktor. Pertama, kuatnya pengaruh ajaran agama, juga tradisi lokal dalam kegiatan berderma dan menolong sesama.

Ini sejalan dengan catatan WGI perihal donasi berbasis keagamaan yang merupakan penggerak utama kegiatan filantropi di Indonesia di masa pandemi. Kedua, Kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibanding negara-negara lain.

Tidak dipungkiri bahwa pandemi memukul sektor ekonomi yang juga berdampak pada daya beli dan kapasitas menyumbang masyarakat. Namun, dibanding negara-negara lain, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih baik sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi.

Ketiga, pegiat filantropi di Indonesia relatif berhasil mendorong transformasi kegiatan filantropi konvensional ke digital. Alhasil, pembatasan mobilitas tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan filantropi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga-lembaga filantropi yang menggunakan digital platform.

Keempat, meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan muda dan influencer dalam kegiatan filantropi. Keterlibatan mereka membuat filantropi bisa dikemas dan dikomunikasikan dengan populer ke semua kalangan, khususnya anak muda.

Kendati demikian, tetap ada sejumlah PR yang harus diatasi untuk memajukan filantropi Indonesia. Hamid menyebut potensi filantropi Indonesia yang cukup besar belum tergalang optimal karena pola menyumbang masyarakat yang masih direct giving dan belum terorganisir dengan baik.

Publik lebih suka menyumbang langsung ke individu penerima manfaat dibanding ke organisasi sosial. Donasi untuk kegiatan keagamaan, penyantunan, dan pelayanan sosial juga masih dominan dibanding program-program yang sifatnya jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, pengembangan filantropi di Indonesia belum didukung data yang memadai karena pemerintah dan pemangku kepentingan lain belum punya kesadaran pentingnya data dalam pengembangan filantropi.

"Yang lebih ironi, kegiatan kerelawanan kita yang dalam WIG dinyatakan lebih banyak dari tiga kali rata-rata global belum mendapat dukungan dan perlindungan. Banyak relawan yang bekerja tanpa perlengkapan yang memadai, serta tidak mendapat jaminan sosial," tutur Hamid.

"Kemudian, relawan atau pegiat kemanusiaan tidak dimasukkan pada kelompok prioritas untuk mendapat vaksin. Padahal, saat pandemi, ribuan relawan dan pekerja kemanusiaan terjun langsung membantu masyarakat, membuat mereka berpotensi terpapar COVID-19," imbuhnya.

Hamid juga menyebut bahwa regulasi filantropi dan insentif perpajakan sebagai faktor yang kurang mendukung, bahkan menghambat sektor filantropi Indonesia. Regulasi terkait filantropi dinilai sudah tidak relevan, kurang apresiasi, dan cenderung restriktif.

Kebijakan insentif pajak juga ketinggalan dibanding aturan serupa di negara-negara lain. Insentif pajak belum jadi pendorong warga untuk berdonasi karena cakupannya terbatas, jumlah insentif yang kecil, serta ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

Hamid berharap pengakuan dunia internasional terhadap potensi filantropi Indonesia bisa menggerakkan pemerintah untuk mendukung dan menggerakkan sektor filantropi sebagai aktor, serta sumber daya pembangunan nasional. Terlebih, filantropi sudah diakui sebagai salah satu pilar dalam pencapaian SDG di Indoneaia.

"Dukungan itu bisa diberikan melalui berbagai regulasi yang kondusif, kemudahan, serta insentif pada lembaga dan pegiat filantropi, serta para donatur," tutupnya.