Tuding Asal Ganja dari Indonesia, Keluarga Corby Minta Maaf

Liputan6.com, Kuta - Pihak keluarga Schapelle Leigh Corby yang diwakili saudara perempuannya, Mercedes Corby meminta maaf kepada Indonesia terkait wawancaranya dengan salah satu televisi Australia. Sebab, isi wawancara itu disebut-sebut tengah disorot Kementerian Hukum dan HAM karena dinilai tidak menghormati pemerintah Indonesia.

"Dari lubuk hati, saya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia jika wawancara saya dalam televisi Australia menyebabkan tidak menyenangkan. Saya meminta maaf jika kata-kata saya tidak menunjukkan rasa hormat kepada Indonesia," kata Mercedes di kediamannya di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (6/3/2014).

Mercedes yang didampingi suaminya, Wayan Widyartha menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menunjukkan rasa tak hormat kepada sistem hukum di Indonesia.

"Keluarga kami sangat bahagia dan bersyukur Schapelle bebas berkat pembebasan bersyarat. Kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia," imbuhnya.

Dalam pernyataan singkatnya itu, Mercedes enggan berkomentar lebih lanjut ketika awak media menanyakan tanggapannya jika pembebasan bersyarat Corby dibatalkan pemerintah Indonesia. Ia kemudian berlalu dan memasuki rumahnya sembari mengucapkan terima kasih.

Dalam wawancara televisi itu, Mercedes yang menjadi narasumber utama dan dipandu oleh Mike Willesee masih mempertanyakan asal muasal mariyuana seberat 4,2 kilogram yang ada di dalam tas Corby. "Kami tidak tahu dari mana mariyuana itu. Bisa jadi dari Indonesia," ucap Mercedes dalam wawancara itu.

Dalam rekaman berdurasi 11 menit tersebut, ia juga masih mempertanyakan sejumlah barang bukti yang menunjukkan bahwa barang haram itu dibawa adiknya saat di Bandara Ngurah Rai.

"Kami mencoba mencari bukti dan informasi tentang gambar di bandara, tidak ada. Kami minta sidik jari, tidak ada. Tes mariyuana dan x-ray, tidak ada," ungkap Mercedes.

Beberapa pernyataan Mercedes itulah yang menimbulkan kontroversi dan mengakibatkan pembebasan bersyaratnya kini dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM. (Ant/Raden Trimutia Hatta)