Rayakan HUT ke-51, HNSI Siap Bantu Pemerintah Sejahterakan dan Makmurkan Nelayan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Umum HNSI Herman Herry saat perayaan HUT ke-51 HNSI di Kantor DPP HNSI, Jakarta, Senin (20/5/2024).

"HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia," ujar Herman melalui keterangan tertulis, Senin (20/5/2024).

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pesan dan harapan kepada pemerintah agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, kata Herman, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan Indonesia bisa selaras bersama pemerintah.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres bawah tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia," ucap dia.

"Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara," sambung Herman Herry.

Menurut dia, terkait kesejahteraan nelayan memiliki arti sangat luas. Di mana, kata Herman, kesejahteraan nelayan dimulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.

"Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia," terang Herman.

Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman, bagaimana program pemerintah dapat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

"Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan," kata dia.

Selama ini, lanjut Herman, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, kata dia, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA).

"Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya," terangnya.

"Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran," tandas Herman Herry.

Kemudian, Sekjen HNSI Lydia Assegaf menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 150 ribu anggota HNSI. Menurutnya, pengumpulan data tersebut dalam rangka menuntaskan permasalahan nelayan di tanah air.

"Kita saat ini sedang fokus menyiapkan data nelayan se Indonesia. Saat ini sudah terkumpul 150 ribu anggota. Data ini akan terus bertambah dan menjadi krusial dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah nelayan di lapangan," jelas Lydia Assegaf.