Nasdem Sarankan Ahok Tidak Hadiri Rapat Hak Menyatakan Pendapat

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta masih mengupayakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebagai tindak lanjut hak angket. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pun tak sabar segera mengetahui hasil dan mendatangi forum anggota dewan itu.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus menyarankan, agar Ahok tidak hadir dalam forum HMP. Sebab, hak angket sebelumnya sama sekali tidak menyarankan adanya HMP.

"Saya sarankan Gubernur nggak usah datang, ini 'barang cacat'. Angket sendiri nggak merekomendasi HMP. Baca lembar terakhir ketua menindaklanjuti. Tindak lanjutnya apa? Dipetiskan? Atau diapakan? Kan nggak ada rekomendasinya. HMP nggak bisa dikatakan kelanjutan angket," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Bestari menyebut, proses angket sebenarnya cacat prosedur. Ahok sebagai orang yang disangkakan melanggar hukum, tidak pernah diminta keterangannya. Padahal, dalam putusan menyebut gubernur bersalah dan melanggar hukum.

"Putusan abcd saksi-saksi, pendukung, dan sebagainya bahkan sampai pakar diundang. Tetapi tersangkanya nggak. Bagi saya ini sesuatu yang tidak fair. Memang menurut rekan-rekan sebagian ya kan nggak wajib. Tapi katanya mau transparansi? Keterbukaan? Ya orang disangkakan kemudian tidak dipanggil, kan agak janggal menurut saya," jelas dia.

Menurut Bestari, hal ini sangat tidak sebanding dengan semangat transparansi yang digaungkan saat ini. Bahkan pihak Kementerian Dalam Negeri saja tidak dihadirkan.

"Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di Kemendagri saat mediasi. Tapi itu kan bukan forum angket. Forum angket yang resmi ya adanya di gedung ini selalu atau gedung yang ditetapkan.
Karena itu, penilaian akhir kami adalah angket ini cacat," tandas Bestari.

Sejauh ini, 2 fraksi di DPRD yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, memastikan dukungan penggunaan HMP. Sedangkan, 2 fraksi lainnya yang memutuskan menolak adalah PKB dan Nasdem.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 336 Ayat 1 huruf b disebutkan, hak menyatakan pendapat diusulkan oleh minimal 20 anggota DPRD, yang berasal minimal dari 2 fraksi. Usulan hak menyatakan pendapat bisa disahkan lewat sebuah rapat paripurna.

Paripurna bisa dilaksanakan jika dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota DPRD. Dan untuk bisa mengesahkan hak menyatakan pendapat, butuh dukungan minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Sedangkan, total anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 106 orang. (Rmn)