Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Cegah Rusun Diperjualbelikan, Ahok Gelar Razia

Ahok mengatakan, sistem pembayaran sewa rumah susun melalui Bank DKI bisa mengetahui adanya kecurangan tersebut.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 20 Apr 2015, 12:34 WIB

Diterbitkan 20 Apr 2015, 12:34 WIB

Ahok Tinjau Kondisi Pasar Blok G Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau kondisi Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (15/4/2015). Kedatangan Ahok tersebut untuk melihat situasi dan kondisi secara langsung di kawasan Pasar Tanah Abang. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Isu adanya jual-beli unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) membuat Gubenur Ahok geram. Dia berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan untuk mengetahui siapa yang bermain.

"Makanya mesti kita cek. Semua akan kita razia. Bertahap. Seperti di (Rusun) Muara Baru, kita dapat 46 unit tengah malam. Orang mau jual, mau beli, dia biarin saja. Begitu kita razia tengah malam, kita sita. Kamu hilang Rp 20 juta," ujar pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ahok mengatakan, sistem pembayaran sewa rumah susun melalui Bank DKI dengan menggunakan virtual account cash management system yang dipakai selama ini bisa mengetahui adanya kecurangan tersebut.

"Kami kan gunakan sistem bank e-money. Jika dia main dengan orang Bank DKI pun, datanya tetap ada di BI. Alamatnya harus sesuai. Karena itu KTP kan sudah disesuaikan. Begitu nggak sesuai, kami akan usir," tutur Ahok.

Namun, Ahok mengatakan, hal yang membuat sulit adalah banyak oknum yang main, seperti PNS, RT, RW, juga warga rusun tersebut.

"Kadang-kadang PNS itu kita tangkap lalu dia beralasan 'bukan saya'. Yang jual tuh siapa? Oknum RW, oknum penghuni. Jadi penghuni di sana pun mereka seperti agen properti. Sayangnya sebagian masyarakat kita juga tergiur," jelas Ahok.

Ahok juga memperingatkan pejabatnya bekerja cepat dalam menangani data bank mengenai pembayaran rusun. Jika lambat, mereka terancam dijadikan staf dan dipecat.

"Pejabat kami yang melambat-lambatkan soal (data) bank sudah mau saya pecat. Kita stafkan, kita sudah geser," tandas Ahok. (Mvi/Yus)