Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna membahas sejumlah agenda, Selasa (23/6/2015). Salah satunya akan membahas tentang usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi dengan nilai total Rp 11,2 triliun per tahun.
‎
"Laporan Ketua Baleg (Badan Legislasi) perubahan proglenas (program legislasi nasional) 2015. Itu kan hasil dari rapat pleno baleg dan dilaporkan Bamus kemarin. Lalu laporan Panja Baleg peraturan DPR RI. Payung hukum secara internal untuk UP2DP. Ketiga, surat-surat masuk," jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Bagi fraksi yang menolak dana aspirasi, Taufik mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya sebisa mungkin akan menjelaskan dana aspirasi bagi fraksi yang menolak.
"Namanya paripurna bebas-bebas saja. Intinya dibantu meluruskan saja. Kalau informasi kita luruskan, kalau kesannya sejauh itu, seolah ada pro dan tidak ini juga salah," ujar Taufik.
Hanura Walk Out
‎Sementara itu, Fraksi Partai Hanura menyatakan konsisten menolak dana aspirasi. Bahkan Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi tersebut.
"Kita akan walk out, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani.
Argumen yang akan disampaikan fraksi Hanura, lanjut Miryam, sesuai dengan sikap fraksinya yang menolak dana aspirasi. Menurut Ketua Umum Srikandi Hanura ini, DPR bukan pengguna anggaran, selain itu pihaknya melihat tidak ada landasan hukum untuk dana aspirasi.
"Jangan sampai semua yang kita lakukan menabrak undang-undang," tegas dia.
Miryam menilai, dana aspirasi juga akan menambah ketimpangan pembangunan di daerah.
"Hanura di Jabar 4 (anggota), tapi daerah lain yang tidak ada anggota DPR-nya protes ke kita. Jateng 0, Jabar (dapil) 8 kita 1 kursi, PDIP 2, Golkar 2, kalau 2 dapat banyak. Kalau itu yang terjadi, kursi DPR RI kan banyak di Pulau Jawa, kalau memang pembangunan, kenapa Jawa?" ujar dia.
"Kalau mau ikhlas, dibikin saja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," tandas Miryam. (Mut)
HEADLINE HARI INI
Geger Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar BPJS Kesehatan Fakir Miskin, Kok Bisa?
DPR Gelar Paripurna Bahas Payung Hukum Dana Aspirasi
Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi ini.
diperbarui 23 Jun 2015, 10:47 WIBDiterbitkan 23 Jun 2015, 10:47 WIB
Suasana sidang Paripurna membahas pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jakarta, Kamis (15/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Resmi Berlaku, UMP Jakarta 2025 Naik Jadi Rp 5,39 Juta
VIDEO:Joe Biden: Tidak Ada Bukti Hubungan antara Serangan New Orleans dan Ledakan Cybertruck
Transaksi Saham Kena PPN 12% pada 2025, Bagaimana Kebijakan Fee Transaksi Sekuritas?
Kilas Balik IHSG dan Pasar Modal Indonesia Sepanjang 2024
Apa Itu Presidential Threshold? Berikut Penjelasan tentang Aturan Pencalonan Presiden yang Dihapus MK
Ada Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Warga Bisa Hemat Belanja Rumah Tangga
Tesla Cybertruck Meledak di Luar Hotel Trump Las Vegas, Begini Pernyataan Elon Musk
Sedekah dengan Uang Korupsi Ibarat Wudhu Pakai Air Kencing, Pesan Tegas Buya Yahya
Akun Instagram Meghan Markle Tembus Sejuta Followers dalam Sehari
VIDEO: Ribuan Penumpang Tiba di Terminal Kedatangan Bandara Soetta Jelang Berakhirnya Liburan Nataru
5 Potret Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Main di Disneyland Tokyo, Pasutri Makin Romantis
Polisi Gerebek Kantor Jeju Air Usai Kecelakaan Tragis yang Menewaskan 179 Orang