Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna membahas sejumlah agenda, Selasa (23/6/2015). Salah satunya akan membahas tentang usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi dengan nilai total Rp 11,2 triliun per tahun.
"Laporan Ketua Baleg (Badan Legislasi) perubahan proglenas (program legislasi nasional) 2015. Itu kan hasil dari rapat pleno baleg dan dilaporkan Bamus kemarin. Lalu laporan Panja Baleg peraturan DPR RI. Payung hukum secara internal untuk UP2DP. Ketiga, surat-surat masuk," jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Bagi fraksi yang menolak dana aspirasi, Taufik mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya sebisa mungkin akan menjelaskan dana aspirasi bagi fraksi yang menolak.
"Namanya paripurna bebas-bebas saja. Intinya dibantu meluruskan saja. Kalau informasi kita luruskan, kalau kesannya sejauh itu, seolah ada pro dan tidak ini juga salah," ujar Taufik.
Hanura Walk Out
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura menyatakan konsisten menolak dana aspirasi. Bahkan Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi tersebut.
"Kita akan walk out, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani.
Argumen yang akan disampaikan fraksi Hanura, lanjut Miryam, sesuai dengan sikap fraksinya yang menolak dana aspirasi. Menurut Ketua Umum Srikandi Hanura ini, DPR bukan pengguna anggaran, selain itu pihaknya melihat tidak ada landasan hukum untuk dana aspirasi.
"Jangan sampai semua yang kita lakukan menabrak undang-undang," tegas dia.
Miryam menilai, dana aspirasi juga akan menambah ketimpangan pembangunan di daerah.
"Hanura di Jabar 4 (anggota), tapi daerah lain yang tidak ada anggota DPR-nya protes ke kita. Jateng 0, Jabar (dapil) 8 kita 1 kursi, PDIP 2, Golkar 2, kalau 2 dapat banyak. Kalau itu yang terjadi, kursi DPR RI kan banyak di Pulau Jawa, kalau memang pembangunan, kenapa Jawa?" ujar dia.
"Kalau mau ikhlas, dibikin saja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," tandas Miryam. (Mut)
DPR Gelar Paripurna Bahas Payung Hukum Dana Aspirasi
Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi ini.
diperbarui 23 Jun 2015, 10:47 WIBDiterbitkan 23 Jun 2015, 10:47 WIB
Suasana sidang Paripurna membahas pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jakarta, Kamis (15/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pilkada Serentak 27 November 2024 Besok, Bursa Libur Dulu
Kecepatan Jalan Kaki Bisa Tunjukkan Risiko Demensia, Begini Cara Mengetahuinya
TPS Jadi Prioritas Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan
Simak Cara Mudah Cek DPT Online Pilkada 2024 Lewat Handphone
Link Live Streaming Liga Champions Bayern Munchen vs PSG, Rabu 27 November 2024 Pukul 03.00 WIB di SCTV dan Vidio
VIDEO: Memeras Anak Buah demi Pilkada, Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka
Banyak Penipuan Keuangan, Apa Saja Peran OJK di Perlindungan Konsumen?
Kunci Batik Jinggar Go Internasional dengan Teknologi Pengering
Ko Apex Dituntut 6 Tahun Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen, Dinar Candy Minta Keadilan untuk Sang Kekasih
Promo Pilkada 2024: Makanan, Minuman hingga Tempat Wisata
Persiapan Rampung, KPU Banyuwangi Siap Gelar Pilkada Serentak 2024
Program POMG Adalah: Fungsi, Tugas, Struktur, dan Perannya dalam Pendidikan