Ahok: Tarif Flat Parkir On Street Biar Terkesan Bagus, Padahal...

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak setuju dengan penerapan tarif flat parkir on street. Dia menilai, kebijakan itu hanya akal-akalan UPT Parkir agar terkesan berprestasi dan menambah pendapatan Pemprov DKI Jakarta.

"Dia pikir mau dapat duit dulu kan, flatnya. Kenapa, dia mungkin ibaratnya, saya enggak berani nuduh dia lah. Tapi ibaratnya ini kalau mau nyolong duit mau apapun, naikin gede dulu nih. Supaya yang dicolong ada, prestasi pun gede, bagus. Seolah-olah ada income naik, makanya dia neken ini. Nah ini mau nyolong juga naik. Bukan itu solusinya," tutur Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut Ahok, parkir on street bukan solusi untuk menganggulagi macet atau pun membuat pendapatan daerah naik. Sebab, seharusnya konsep parkir semakin ke tengah kota semakin mahal sehingga membuat orang tidak lama parkir di lokasi itu.

"Solusinya TPE (terminal parkir elektronik). Sekarang lagi dilelang BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," tegas Ahok.

Saat ini, Ahok sengaja membiarkan kebijakan itu berjalan sambil menunggu TPE selesai lelang. Di samping, jumlah bus belum memenuhi kebutuhan.

Permasalahan lain, setiap juru parkir harus memiliki karcis parkir flat yang diserahkan kepada warga. Nyatanya, sampai saat ini kebutuhan karcis itu juga belum tersedia.

"Semua karcis belum beres juga. Kalau ada macet-macet seharusnya dicabut, enggak boleh ada parkir. Jadi seharusnya di tengah kota tuh enggak ada lagi parkir on street. Nanti akan kita evaluasi," tegas Ahok. (Ali/Mut)