Kemendagri Akui Dana Bansos Selalu Meningkat Jelang Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Penyelewenangan dana bantuan sosial (bansos) di daerah menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak sedikit kepala daerah yang terjerat karena 'menilep' dana yang seharusnya disalurkan ke masyarakat itu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek ‎mengakui, anggaran untuk bansos selalu naik signifikan menjelang pelaksanaan pilkada. Ditengarai, jelang pilkada itu dana bansos sering ditilep.

"Memang terjadi peningkatan signifikan (anggaran bansos) 2 tahun jelang pilkada. Dan anggaran itu sebetulnya tidak boleh politis," kata pria yang akrab disapa Donny itu dalam diskusi 'Bansos - Bancakan‎ Sosial', Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Donny mengatakan, setiap mata anggaran daerah ‎merupakan amanah kepada masyarakat daerah. Sehingga, setiap rupiah yang dikucurkan harus sampai kepada masyarakat.

Pemerintah pun mengalokasi dana-dana yang dituangkan dalam APBD ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

‎"Makna anggaran daerah adalah amanah. APBD itu amanah rakyat kepada kepala daerah dan DPRD. Jangan lupa ini uang rakyat, ada keadilan dan kesejahteraan," ujar dia.

Donny meminta, anggaran yang dialokasikan lewat APBD itu harus tepat sasaran. Misalnya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tak boleh ada sedikit pun anggaran itu yang tidak boleh tepat sasaran. Termasuk dana bansos ini.

"Tapi kejahatan itu ada selama ada niat dan kesempatan," ucap dia.

Donny mengungkapkan, karena itu pihaknya‎ memangkas anggaran di daerah untuk bansos. Karena, anggaran lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur belum sampai 20 persen, tapi dana bansos malah meningkat secara fantastis jelang pilkada.

"Saya tahu persis bagaimana praktik di daerah, makanya Kemendagri pangkas anggaran. Anggaran kesehatan, infrastruktur belum 20 persen, malah bansos sudah lebih dari 12 persen. Ini kita pangkas, karena bansos naik '1000 persen'. Betapa membahananya bansos, frekuensi, intensitas, dan jelang 9 Desember," ucap Donny.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Jambi Usman Ermulan‎ menambahkan, semua tergantung pada niat setiap kepala daerah ketika memimpin. Tak terkecuali ketika menggunakan dana bansos dan dana-dana lain dalam APBD.

"Saya sudah menjabat bupati 2 periode. Apapun yang mau kita lakukan tergantung nawaitu (niat) kemana arahnya," ucap Usman.

Menurut Usman, begitu risiko kepala daerah. Menanggung beban dan tanggung jawab besar dalam menggunakan ABPD di daerahnya.

"Inilah risiko pejabat yang dipilih. Beda dengan Pak Donny yang ditunjuk," ujar Usman.

Namun Usman mengaku, dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil kepala daerah tetap berpegang pada hukum negara dan agama. Kalau mau berpegang teguh pada kedua hukum itu, maka kepala daerah itu akan selamat.

"Kita ada aturan hukum bernegara, dan aturan agama yang ada tanggung jawabnya. Kalau mempedomani aturan hukum dan agama Insya Allah selamat," kata Usman. (Mvi/Ali)