MPR Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Khusus Sosialisasi 4 Pilar

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menganggap saat ini Indonesia semakin lekat dengan status 'darurat' dalam berbagai masalah kehidupan.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 07 Des 2015, 07:31 WIB
Diterbitkan 07 Des 2015, 07:31 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (MPR RI)

Liputan6.com, Bengkulu - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid semakin menyadari betapa pentingnya sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab menurut dia, saat ini Indonesia semakin lekat dengan status 'darurat' dalam berbagai masalah kehidupan.

Dengan demikian, sambung Hidayat, hal ini menandakan bahwa sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dipahami dengan baik oleh masyarakat.

"Kalau masyarakat kita memahami Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada agama atau apa pun yang mengajari tentang hal yang mengakibatkan kedaruratan itu. Termasuk radikalisme dan terorisme, tidak ada agama yang mengajarkan itu," kata Hidayat di sela acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dengan metode outbond di Bengkulu, Minggu 6 Desember 2015.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai seharusnya sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini terus dilakukan ke masyarakat luas. Sehingga, masyarakat kembali kepada jati diri yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita juga menyadari sosialisasi ini memerlukan maksimalisasi," sambung dia.


Untuk itu, ia menuturkan, perlu peran serta dari pemerintah untuk juga membantu melakukan sosialisasi. Caranya dengan membentuk lembaga seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP 7) yang dilakukan mantan Presiden Soeharto.

Namun, Hidayat menegaskan lembaga ini tidak serta-merta mencontoh logika dan doktrinisasi yang pernah dilakukan, mengigat saat ini Indonesia tidak lagi berada zaman Orde Baru melainkan di era reformasi dan demokrasi.

"Karena kita berada di era reformasi dan demokrasi, tentu metodenya reformis, demokratis, memungkinkan adanya dialog yang lebih luas, pendalaman yang lebih baik, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal," terang Hidayat.

Hidayat mengaku, wacana ini pernah ia kemukakan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. "Pak Jokowi juga sudah dan mendukung," ucap dia.

Namun wacana yang dimaksud, tutur Hidayat, tinggal menunggu langkah dari Presiden Jokowi. Ia pun berharap, hal itu dapat segera direalisasikan oleh pemerintah.

"Tapi sampai hari ini kita berharap itu bisa direalisasikan segera melalui eksekutif kita, presiden dan jajarannya," ujar Hidayat.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya