Usai Blusukan di Sarinah, Jokowi Rapat Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Usai Blusukan ke lokasi teror bom Jakarta dan pusat perbelanjaan Sarinah, Presiden Jokowi langsung kembali ke Istana Kepresidenan. Di sana dia menggelar rapat terbatas (ratas) membahas mengenai pembangunan kereta api cepat yang rencananya akan dibangun di beberapa wilayah.

Dalam pengantarnya, pemilik nama lengkap Joko Widodo itu mengaku, mencanangkan 2016 sebagai tahun percepatan. Salah satunya adalah percepatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal, yang membuat konektivitas dari kota ke kota.

Kereta api cepat, menurut dia, menjadi salah satu alat transportasi massal yang akan dibangun oleh pemerintah. ‎

"‎Saya ingin terus mendorong, sistem transportasi massal, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Bandung, tetapi juga di kota-kota besar yang ada di Indonesia,"

"Sudah dimulai LRT (kereta ringan) misalnya di Palembang, mungkin nantinya setelah ini di Bandung, Surabaya, dan di kota-kota yang lainnya," sambung dia.

‎
Dalam rapat tersebut, dia ingin mengetahui lebih jauh kendala-kendala yang berkaitan dengan perizinan, baik penetapan badan usaha negara perkeretaapian, maupun yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan juga ingin memastikan semua siap.

"Konsorsium kereta api cepat Jakarta-Bandung harus betul-betul siap penyertaan modal dan kesiapan dari aspek-aspek yang lain," tutur Jokowi. ‎

Daerah-daerah yang dilalui kereta api cepat, menurut dia, juga harus betul-betul siap. Dia mengingatkan, dalam rapat sebelumnya, Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung juga telah menyampaikan keinginannya untuk dilakukan koneksi dari kereta api cepat dengan LRT Bandung Raya.

"Saya ingin mendapat konsep detailnya seperti apa, gambarannya seperti apa dan yang berkaitan dengan LRT dalam kota, kesiapannya seperti apa," pungkas Jokowi.

Dengan koneksi itu, ayah 3 anak ini ingin terus mendorong integrasi sistem transportasi massal perkotaan.‎

Turut hadir dalam rapat tersebut yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. ‎