Kapolri Sebut Demo 2 Desember Bentuk Penolakan Demokrasi Liberal

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan, demo 2 Desember yang bertajuk 'Aksi Super Damai Bela Islam Jilid III' merupakan bentuk penolakan terhadap demokrasi liberal.

Sebab, kata Kapolri pada akhirnya massa yang dimotori oleh GNPF MUI bisa menanggalkan egonya untuk tetap beraksi di jalur protokol, yakni Jalan Sudirman dan Thamrin.

"Demokrasi itu (liberal) membuat kita serba bebas. Mau demo di mana saja, bebas. Padahal dalam undang-undang, kalau melanggar ketertiban nggak boleh," kata Tito saat menjadi tamu undangan di Universitas Jayabaya, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).

Tito menerangkan, pindahnya demo 2 Desember ke lapangan Monumen Nasional tentu dengan sejumlah alasan. Salah satunya adalah jika dibiarkan, nanti malah akan ada lagi aksi yang mengatasnamakan keagamaan untuk bisa berunjuk rasa di sembarang tempat.

"Kalau saya biarkan tutup jalan, maka bisa aja minggu depannya lagi ada yang mau begitu juga. Bilang mau Salat Jumat di situ," ujar Tito.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lanjut dia, ‎dinyatakan bahwa ketika menyampaikan aspirasi, tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum, termasuk mengganggu hak asasi orang lain.‎

"Di pasal 15, kalau pasal 6 dilanggar maka polisi bisa membubarkan. Kalau dibubarkan, massa yang banyak itu, maka akan ‎terjadi konflik," beber dia.

Tito menyatakan, upayanya tersebut hanya sebatas menjalankan tugas. Namun, ada banyak pihak yang malah akhirnya menyerang bahkan mem-bully khususnya di sosial media.

"Saya bukan anti-Islam‎. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad SAW, kitab saya Alquran. Tapi saya juga punya tugas menjaga keamanan," ungkap Tito.

Pada akhirnya, dia pun mengaku bersyukur dapat menghasilkan kesepakatan dengan GNPF MUI dalam penyelenggaraan demo 2 Desember.

‎"Kalau diperbolehkan akan ada preseden.‎ Alhamdulillah mau pindah ke Monas. Kalau gak mau apa boleh buat, kita akan tegakkan hukum," pungkas Tito.