Jokowi Serahkan Bantuan Nontunai Rp 8,6 M ke Warga Ambon

Liputan6.com, Maluku - Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4.598 keluarga senilai Rp 8,6 miliar di Kota Ambon, Maluku, Rabu, 8 Februari 2017.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Desa Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, kepada 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Keseluruhan total bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 292 miliar, terdiri atas bansos PKH, bansos lanjut usia, bansos disabilitas, dan beras sejahtera.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta Gubernur Maluku Said Assagaff.

"Kita ingin ke depan seluruh anak Indonesia sehat dan cerdas, karena persaingan 20-30 tahun ke depan akan semakin berat. Bukan antarkota atau kabupaten lagi tapi antarnegara. Jadi harus disiapkan betul anak-anak kita biar bisa memenangkan persaingan tersebut," ucap Jokowi.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang, berkurang sebesar 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang turun menjadi 13,96 persen pada September 2016.

"Artinya PKH memberi kontribusi besar dalam pengurangan penduduk miskin di Indonesia," kata Khofifah.

Khofifah menerangkan, ratusan ribu keluarga yang telah lepas dari status miskin tersebut kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya.

"Kami optimistis jumlah penduduk miskin akan semakin turun di tahun-tahun yang akan datang," ujarnya.

Optimisme itu, kata Khofifah, tidak berlebihan. Mengingat saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial gencar mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS).

Ia menerangkan, kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan, sehingga bisa menampung bansos PKH, pangan, serta subsidi  lainnya. Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Ada 6 juta keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia. Tahun 2017, terdapat 3 juta keluarga ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial nontunai," ucap Khofifah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan dampak PKH dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika PKH dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya.

Pada Januari lalu Presiden Jokowi meminta penerima subsidi energi dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah berjalan. Alasannya, subsidi yang digelontorkan banyak yang tidak tepat sasaran.

Harry menuturkan, dengan pendekatan holistik ini maka PKH diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019.