Transparansi Anggaran Belum Tercapai di Daerah, Ini Kata Mendagri

Mendagri mengatakan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan transparansi anggaran belum tercapai.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 16 Mar 2017, 18:12 WIB
Diterbitkan 16 Mar 2017, 18:12 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong jajaran di daerah untuk melakukan transparansi anggaran. Meski, dia mengaku, banyak masalah yang mengiringi pelaksanaannya.

Masalah tersebut antara lain kualitas regulasi dan birokrasi buruk, gaji pengawai negeri yang masih rendah, dan desentralisasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas daerah. Kemudian oligarki serta penegakan sanksi atau hukum yang masih lemah.

Oleh karena itu, politikus senior PDIP itu meminta agar pengawasan anggaran ditingkatkan.

"Rawan korupsi itu ada pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Kemudian pajak retribusi, dan dana bansos. Ini yang perlu fokus pengawasannya," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Banyak lembaga atau swasta termasuk media juga harus memonitor. Karena itu, kita mendukung kualitas pelayanan dan sumber daya manusia dengan model elektronik, khususnya E-Budgeting," lanjut Tjahjo.

Pasalnya, dengan hal ini, semuanya bisa mengurangi tingkat korupsi. Terlebih jika masyarakat ikut mengawasi.

"Ini bisa mengurangi indeks kerawanan korupsi," pungkas Tjahjo.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya