Ketum PAN: Kritis Bukan Berarti Melawan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sorotan karena langkahnya yang mulai berseberangan dengan pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, yang dilakukan PAN bukan melawan pemerintah, tapi memberikan saran.

"Jangan semua kalau kita memberikan saran, oh ini melawan atau beda dengan pemerintah, enggak," ujar Zulkifli usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Zulkifli memastikan, yang dilakukan PAN belakangan ini bukan melawan pemerintah. PAN ingin meluruskan beberapa hal yang dianggap masih kurang, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan pekerjaan sampai selesai.

"Kita ingin, pemerintah tenggat waktu kan tinggal dua tahun lagi nih, fokus dan berhasil, sukses sehingga rakyat lebih baik, lebih sejahtera itu yang kita inginkan," ucap mantan Menteri Kehutanan itu.

Beberapa hal yang ingin diluruskan PAN dari kebijakan dan rencana pemerintah, salah satunya soal pemindahan ibu kota. Kepala Bappenas pernah menyampaikan pemindahan ibu kota akan dibiayai oleh swasta. PAN, kata Zulkifli, sangat menyayangkan hal ini. 

"Tidak elok rasanya sebuah ibu kota justru didanai oleh swasta bukan APBN," ucap dia. Kemudian, terkait pemblokiran Telegram. Pada dasarnya langkah tersebut tidak ada masalah. Tapi, menimbulkan kegaduhan ketika Menkominfo juga menyebut ada kemungkinan menutup Facebook dan Instagram.

"Bapak Presiden kan sangat populer di media sosial. Kalau menterinya bicara soal politiknya tidak tertata kan merugikan. Itu yang kita kritisi. Kalau sudah Telegram, ya Telegram aja, ngapain bawa-bawa yang lain," jelas dia.

Termasuk soal Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. PAN setuju membubarkan ormas yang akan mengubah Pancasila. Tapi, menjadi masalah ketika dalam Perppu juga tertulis tidak boleh mengubah UUD 1945. Padahal, amandemen atau perubahan UUD 1945 diperbolehkan.

Hal ini menunjukkan para pembantu Presiden kurang cermat dalam menyusun draft Perppu itu. Sehingga ketika diterbitkan masih ada pasal yang luput dari perhatian.

Poin seperti inilah yang ingin diluruskan PAN. Zulkifli mengatakan, tidak benar bila partainya berseberangan atau melawan pemerintah.

"Bukan berarti kita berbeda dengan pemerintah. Ini harus diluruskan. Tapi kita mengkritisi pembantu-pembantu Bapak Presiden," pungkas Zulkifli Hasan.

Saksikan video di bawah ini: