PKS: Jokowi Juga Galang Dana, Kenapa Prabowo Dipersoalkan?

Menurut Hidayat, Jokowi melalui para kadernya juga mengumpulkan dana di lapangan, tapi tidak dipermasalahkan.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Jun 2018, 06:55 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2018, 06:55 WIB
Sambangi DPR, Prabowo Bahas Serangkaian Teror di Tanah Air
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (16/5). Prabowo menyebut pihaknya akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan terkait terorisme. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, heran dengan sikap sejumlah pihak yang mempersoalkan penggalangan dana perjuangan yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Padahal, Joko Widodo (Jokowi) dan partai pendukungnya juga pernah melakukan langkah serupa.

"Kan Pak Jokowi dulu juga melalui para kadernya mengumpulkan dana di lapangan. PSI juga mengumpulkan di mana-mana, kok mereka tidak dipermasalahkan?" kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Hidayat, penggalangan dana politik dari masyarakat sah-sah saja dilakukan. Pengumpulan dana untuk aktivitas politik dari masyarakat dijamin oleh UU selama transparan dalam penggunaannya.

Ketentuan soal sumbangan dana kampanye diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 7 ayat 1 sampai 3 PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Jadi menurut saya sih yang penting keterbukaan dana itu dari mana didapatnya dan dipergunakan untuk apa. UU juga mengatur dananya diperbolehkan sampai berapa, perusahaan sampai berapa itu semua ada aturannya," terangnya.

Pihaknya mengingatkan Prabowo dan Gerindra untuk berhati-hati dalam menerima sumbangan dana politik. Hidayat berharap Gerindra tidak menerima sumbangan dari sumber yang tidak bermasalah secara hukum, seperti hasil pencucian uang dan korupsi.

"Jangan kemudian tidak mengumpulkan dana lalu uangnya dari money politic lalu money laundry. Karena menurut saya memang pilpres memerlukan dana yang sangat besar," ujar dia.

Meski demikian, Hidayat yakin Prabowo dan Gerindra akan menolak uang-uang yang berasal dari pencucian uang dan korupsi.

"Pastilah beliau nanti memilah mana yang tidak sah karena dari money laundry, dari korupsi pasti akan beliau tolak. Dari pihak-pihak yang tidak dikenal juga pasti akan ditolaknya," tandas dia.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Prabowo Umumkan di Akun Pribadinya

Jelang Pilkada Serentak 2018, Prabowo Subianto Temui Zulkifli Hasan
Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (kiri) saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Senin (25/6). Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengumumkan program penggalangan dana untuk mendukung perjuangan politiknya dan Partai Gerindra di Pilkada dan Pemilu Serentak 2019. Pengumuman itu disampaikan Prabowo melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (21/6) kemarin.

Prabowo mengatakan sistem ekonomi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi. Hal ini membuat banyak calon-calon pemimpin yang mencari penyandang dana. Padahal, belum tentu penyandang dana itu memiliki kesetiaan untuk bangsa dan negara Indonesia.

"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung-pendukung saya dan pendukung Gerindra. Saudara-saudara saya namakan program ini program galang perjuangan," kata Prabowo.

 

Saksikan video pilihan dibawah ini: 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya