Menteri Ketenagakerjaan: LBH Pers Harus Tetap Ada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengungkapkan, krisis finansial yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) merupakan momentum yang tepat untuk merumuskan cara menopang kinerja LBH Pers ke depannya.

Namun di sisi lain, dia menilai krisis yang dialami LBH Pers merupakan berita buruk bagi keberlangsungan lembaga independen tersebut.

"Berita baiknya ini saya sebut sebagai momentum. Berita buruknya kondisinya tidak baik," ujar Hanif, di Studio SCTV Lantai 19, SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 1 Agustus 2018.

Hanif sendiri hadir di malam penggalangan dana publik bagi LBH Pers. Dia pun meyakini keberadaan lembaga yang telah memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta memberikan dukungan advokasi hukum terhadap jurnalis dan masyarakat luas sejak awal berdirinya pada tahun 2003 itu dapat tetap ada.

LBH Pers sendiri tengah berada di ujung tanduk dikarenakan mereka hanya mampu mendanai operasional kantor hingga Agustus 2018 ini.

"Keberlangsungan LBH Pers, kita meyakini LBH Pers harus tetap ada," kata Hanif.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain persoalan LBH Pers, dia juga membahas mengenai pentingnya keberadaan serikat para pekerja media. Oleh karena itu, Hanif mengimbau kepada pekerja media di Indonesia untuk berserikat.

Dia menilai, pekerja media seharusnya tidak hanya memiliki paguyuban atau terkumpul dalam suatu kerukunan. Sehingga, lewat serikat itu dapat mengantisipasi semakin banyaknya kasus yang menimpa para pekerja industri media di Indonesia.

"Para pekerja media di indonesia berserikat lah," ujar Hanif.