NU Berharap Posisi Menteri BUMN dan ESDM

Liputan6.com, Malang - Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan, siap mengisi kursi menteri khususnya yang memiliki posisi strategis di kabinet Jokowi-Ma'uf Amin.

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menyebut, banyak kader NU berkualitas yang mampu mengisi posisi menteri strategis dengan kemampuan yang mumpuni.

"Kita berharap, besok pemerintahan Jokowi ini, akan memberikan porsi NU pada posisi strategis, jangan itu-itu saja," kata Yaqut seperti dikutip dari Antara, Minggu 28 Juli 2019.

Yaqut menjelaskan, selama ini NU selalu dikaitkan mengisi kursi Menteri Agama, Menteri Desa, atau Menteri Tenaga Kerja. Padahal, banyak kader NU yang memiliki banyak pengalaman dan kualitas untuk mengisi kursi menteri strategis.

Di antaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan posisi menteri strategis lainnya.

"Saya ini di Komisi VI, yang mengurusi BUMN, tapi bukan berarti saya minta menteri BUMN lho ya, ini contoh," ujar Yaqut sembari tertawa.

Yaqut yakin tak ada kader NU yang menolak jika diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri. Menurutnya, kader NU wajib menjalankan tugas tersebut. 

"Jika ini tugas, Ansor akan menolak mundur. Saya yakin, NU akan mendapatkan representasi dalam kabinet, karena selama ini ikut berjuang," kata Yaqut.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku, sudah mempersiapkan menteri yang berani untuk memimpin lembaga dan kementerian. Tujuannya, agar meningkatkan kinerja para aparatur sipil negara (ASN).

"Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani," tegas Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019.

Jokowi pun mengimbau kepada semua seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun nilai-nilai baru dalam bekerja. Harapannya, agar para pekerja bisa mengikuti perkembangan zaman, tentunya yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Ini menuntut kita untuk beradaptasi pada perkembangan zaman," ucap Jokowi.

Jokowi mengaku, perlu adanya reformasi di sistem birokrasi Indonesia. Misalnya dengan menyederhanakan lembaga hingga pola kerja yang tidak inovatif.

"Reformasi struktural agar lembaga menjadi sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas," ungkap Jokowi.