JK: Membalas KKB Tidak Melanggar HAM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta kepada TNI dan Polri agar tegas dan membalas terkait tewasnya Briptu Hedar di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua. Dia menilai sikap TNI dan Polri untuk membalas para KKB bukanlah pelanggaran HAM.

Hal itu diutarakan JK saat memberika pembekalan dalam rangka kegiatan bersama (PKB) Kejuangan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan Sespimmen Polri tahun 2019 di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

"Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan. Sering orang, apalagi luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM. Bagaimana HAM kalau yang meninggal TNI dan polisi lebih dahulu," ujar JK.

Bukan hanya karena satu korban di Papua, kata JK, TNI dianggap melanggar HAM. Dia menjelaskan Indonesia tergantung prosedural apa yang dibuat yaitu tergantung hukum yang ditegakkan.

JK menjelaskan negara yang paling melanggar HAM di dunia adalah Amerika. Sebab menurut dia, negara tersebut melakukan pelanggaran HAM dengan cara mengebom negara-negara lain tanpa dasar. Mulai dari Vietnam, Syiria, Irak, hingga Libia.

"Kalau soal melanggar HAM barangkali negara yang paling langgar HAM di dunia adalah Amerika, Itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi," ungkap JK.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya JK turut berduka cita atas meninggalnya Briptu Hedar yang ditemukan tewas usai disergap dan disandera kemudian dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua pada Senin (12/8). Dia menjelaskan pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua agar kondisi jadi lebih aman.

"Ya tentu kita merasa berduka cita. Memang di daerah konflik selalu ada korban. Tapi yang penting kita selesaikan masalahnya. Secara umum. Supaya Papua itu lebih aman," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa 13 Agustus 2019.

Sebab itu, dia menegaskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menumpas KBB sampai akarnya. Kalau tidak Indonesia akan dinilai rendah.

"Tetapi apa bila ada yang menyerang aparat polisi negara. Harus diselesaikan, harus diserang balik. Itu harus. Kalau diterima begitu saja itu salah," ungkap JK.