Nasdem Sebut Koalisi Tidak Pernah Bahas Posisi Gerindra dengan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku, posisi Partai Gerindra tidak pernah dibahas dalam internal koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Termasuk, apakah kader Gerindra bakal diterima masuk dalam kabinet baru Jokowi.

"Kita belum pernah berbicara itu," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Nasdem, kata Johnny, tidak dalam posisi menolak atau menerima. Sebab, tidak pernah sekalipun koalisi bersama Presiden Jokowi membicarakan nasib Gerindra.

"Tidak pernah dibicarakan, bagaimana mau bilang iya, mau bilang tolak. Tidak pernah dibicarakan kok. Tidak ada itu," tegasnya.

Johnny sendiri berpandangan kecil kemungkinan Jokowi akan mengambil partai nonkoalisi sebagai anggota kabinet. Menurutnya, Jokowi pasti akan bicara dahulu dengan koalisi pendukungnya apabila berencana mengajak partai dari luar menjadi anggota kabinet.

"Walaupun kecil kemungkinannya kalau itu keputusan Pak Joko Widodo kami tentu dukung. Tapi kan kalau berbicara yang di luar koalisi Pak Jokowi tahu caranya karena Pak Jokowi akan berbicara secara serius terlebih dahulu dengan partai koalisi dalam hal ini tentu kalau bergabung tentu harus memberikan manfaat tambahan," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Presiden Joko Widodo belum meminta pertimbangan partai koalisi terkait posisi Gerindra. Sebab belum ada pertemuan secara formal Jokowi dengan pimpinan partai.

"Karena itu kalau pun diminta pertimbangan nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," ujar Arsul di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Kendati belum ada pertemuan bersama, Arsul menuturkan Jokowi telah bertemu partai koalisi satu persatu. Dia menyebut, saat pertemuan PPP dengan Jokowi tidak membahas Gerindra. Jokowi hanya menyampaikan PPP dapat portofolio kementerian.

"Enggak. Belum belum itu. Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya beritahukan saja bahwa PPP itu tetap nanti diminta untuk ada di pemerintahan dan akan mendapat portofolio cuma apa belum disampaikan," jelasnya.