Saran JK untuk yang Tidak Setuju Capim KPK Pilihan Pansel

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan kepada publik yang tidak setuju dengan 10 calon pimpinan KPK pilihan pansel KPK. Mereka diminta melobi DPR. Sebab, nantinya penetapan calon pimpinan antirasuah akan diputuskan DPR.

"Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobby ya lobby DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih 5 dari 10," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (4/9).

JK menjelaskan pemerintah berdasarkan sistem dalam UU mengatakan pansel sudah dibentuk secara independen. Tidak ada pelibatan pemerintah sama sekali. Proses yang dilakukan juga sudah cukup transparan.

"Tapi pansel dan pemerintah tidak bisa dipengaruhi dengan pendapat begitu. Kalau semua ditanya, di sini ada 5 pendapat. Tidak mungkin Anda semua pendapat diterima. Ada aturan pansel membuka, menyeleksi dari ratusan orang menjadi 10 orang, ke DPR trus DPR yang milih," ungkap JK.

Panitia seleksi (pansel) telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi berterimakasih atas kerja keras pansel terhadap proses panjang yang telah dilalui.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya liat kerja keras panjang dalam menyeleksi sejak awal sampai hari ini mungkin tinggal 20 atau 10 saya belum tahu," kata Jokowi saat menemui pansel di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/8).

Jokowi menambahkan, saat ini adalah era keterbukaan. Dia minta agar masukan masukan dari masyarakat, tokoh-tokoh bisa dijadikan catatan catatan dalam mengoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel.

Dia harap, kerja pansel tidak tergesa-gesa. Jokowi ingin nama yang lolos memang layak dipilih rakyat melalui DPR.

"Kita harapkan, saya kira kita juga kan tak harus tergesa-gesa, yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama nama yang memang layak dipilih oleh DPR," imbuh Jokowi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com