Jokowi: Tak Ada Target 100 Hari Kerja

Berbeda dari periode sebelumnya, Jokowi kali ini tak memasang target 100 hari kerja.

oleh Lizsa EgehamRatu Annisaa Suryasumirat diperbarui 23 Okt 2019, 15:39 WIB
Diterbitkan 23 Okt 2019, 15:39 WIB
Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan dan melantik jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Berbeda dari periode sebelumnya, Jokowi kali ini tak memasang target 100 hari kerja.

"Enggak ada target 100 hari, kita ini melanjutkan yang sebelumnya," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Jokowi mengatakan bahwa di periode kedua, pemerintahannya akan menitikberatkan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, serta membuka lapangan pekerjaan. Jokowi ingin menarik investor asing sebanyak mungkin sehingga muncul peluang kerja yang seluas-luasnya.

"Kemudian juga reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan secara konkret. Hal-hal yang ruwet, yang disederhanakan. Kemudian tentu saja prioritas utama kita 5 tahun ke depan pembangunan SDM," jelasnya.

Seperti diketahui, totalnya ada 4 menteri koordinator, 30 menteri teknis, dan empat pejabat setingkat menteri yang dilantik Jokowi.

Tercatat ada tiga kementerian yang berubah nomenklatur, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga berubah menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Kementerian Pariwisata juga berganti sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Boleh Rangkap Jabatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan menteri kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan ketua umum partai. Hal ini berbeda saat Jokowi presiden periode pertama, dimana dia melarang menterinya merangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga enggak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan menteri di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, tak ada masalah menteri juga merangkap jabatan sebagai elite politik. Dia meyakini bahwa para menterinya bisa membagi waktu.

"Dari pengalaman itu lah saya memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang tidak," ucap Jokowi.

Tercatat ada empat menteri kabinet saat ini yang menduduki jabatan strategis di parpol.

Mereka antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Kepala Bappenas. Ada juga Waketum Gerindra Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya