Pengamat: Tes Cepat Corona Anggota DPR dan Keluarga Lukai Hati Rakyat di Tengah Kondisi Kritis

Liputan6.com, Jakarta Pendiri dan Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai, DPR tengah mempertontonkan etika dan moral yang sangat rendah dan tak pantas. Hal tersebut menanggapi rencana anggota dewan dan keluarga akan mengikuti rapid test virus corona.

"Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Menurut Didik, komunikasi publik yang buruk telah menyakiti hati rakyat di tengah pandemi corona. Dia menyarankan DPR sebaiknya diam dan tidak mempertontonkan kepada publik. Lebih baik, kata Didik, DPR merekrut humas profesional dibanding mempekerjakan pegawai sekretariat yang tak bermutu.

"Kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya. Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," ujarnya.

Didik menyarankan program rapid test tersebut dibatalkan karena telah melukai rakyat dan menciptakan ketidak percayaan publik kepada lembaga negara.

"Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dia menyarankan para wakil rakyat ini datang ke konstituen untuk membantu di tengah keadaan kritis. Menurut Didik, di tengah krisis ini para wakil rakyat malah menjadi hambatan dan ancaman serius untuk menyelesaikan krisis corona.

Karenanya, untuk membalas luka yang telah dibuat, DPR disarankan mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Didik menyarankan DPR mengalokasikan anggarannya untuk bantuan langsung.

"Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," pungkasnya.