Masih Pandemi Covid-19, PDIP Dorong Kepala Daerah Beri Perhatian ke Nelayan

Liputan6.com, Jakarta DPP PDIP mendorong kadernya yang menjadi kepala daerah dan yang duduk di parlemen untuk mewujudkan program membangun kampung nelayan berkualitas, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam rapat koordinasi nasional bidang (Rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan secara daring, Rabu (7/10/2020).

Dia menegaskan, sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, partainya ingin memberikan bagaimana arah terhadap situasi perekonomian rakyat yang mau tidak mau terpengaruh pandemi Covid-19. Dalam konteks itu, maka rakorbidnas bidang kelautan dan perikanan ini menjadi kontekstual. 

"Laut merupakan halaman depan kita. Bagaimana kita harus mengubah cara pandang kita sebagai cara pandang bangsa maritim yang harus melihat jalan kemakmuran kita itu melalui laut, berada di laut," kata Hasto.

Hasto mengatakan Indonesia memiliki panjang pantai 150.000 KM dengan potensi kelautan yang luar biasa. Dan harus dipahami, potensi itu takkan bisa dimanfaatkan apabila tanpa penguasaan teknologi. 

"Manakala kita menguasai ilmu pengetahuan, kita menguasai teknologi, kita jabarkan seluruh gagasan Bung Karno yang menjadikan kawasan Timur sebagai kawasan pusat maritim kita, maka industri maritim itu harus dikembangkan dari hulu ke hilir," urainya.

Maka kader PDIP yang duduk sebagai kepala daerah maupun pimpinan dewan harus menjadi kader-kader pelopor yang menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri mengatakan, potensi kelautan Indonesia masih sangat besar dan sejauh ini belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Perhatian Pemerintah dalam memaksimalkan potensi ini juga masih rendah.

Pada titik itu, DPP PDIP mengharapkan para kadernya bisa berperan, khususnya mereka yang menjabat sebagai kepala daerah.

"Kita pun harus jangan jago kandang. Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil," kata Rokhmin.

"Tahun 2024 ini kita mendayagunakan sektor ini untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas," jelas Rokhmin.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk memasukkan program kampung nelayan mandiri itu.

DPP DPIP sudah menyampaikan belasan ide dan program yang bisa dilaksanakan oleh para kepala daerah maupun kader PDIP yang duduk di DPRD, terkait pembangunan kampung nelayan berkualitas.

Menurut Ganjar, ide program itu seharusnya bisa langsung diaplikasikan. Tak perlu dilakukan semua oleh satu daerah, namun bisa diambil satu atau dua program yang benar-benar langsung bisa diterapkan di wilayah masing-masing.

"Kita bisa bikin quick win. Saya dari Jateng, di sini ada Pak Bupati Pati, itu bagus itu, bagaimana kita menata kampung nelayan kita dan melakukan asesmen apa yang menjadi problem," kata Ganjar.

"Misalnya apakah kita akan membantu nelayan, atau mendorong budidaya, atau apakah dengan kecanggihan teknologi, atau yang lain. Ambil saja satu atau dua, terus kita tempatkan," tutupnya.