Pimpinan DPR Minta Kerawanan di Papua Diredam Jelang Coblosan Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan, agar seluruh jajaran aparat keamanan serta stakeholder bisa meredam kerawanan di Papua jelang pencoblosan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

"Untuk membangun Papua sebagai daerah zona damai maka dibutuhkan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah, tentara dan polisi dengan masyarakat dari berbagai suku," kata Aziz Rabu (2/12/2020).

Dia menuturkan, berdasarkan pemetaan Polda Papua yang dianggap rawab, yakni Jayapura Keerom, Mimika, Intan Jaya dan Puncak. Karena itu, ini harus ditekan dan dirinya optimis aparat keamanan bisa mengamankan jalannya Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

"Saya optimistis Kepolisian Daerah Papua mampu mengatasi hal ini. Terutama dalam memperkuat pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020 seperti di Kabupaten Boven Digoel," Kata Azis.

Dia berharap, momentum Pilkada 2020 ini bisa meredam situasi di Papua untuk terus dalam keadaan kondusif. "Papua bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Mari sama-sama membangun Papua demi kemajuan anak cucu kita. Ciptakan kedamaian di atas Tanah Papua," kata Aziz.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono membantah adanya penilaian miring bahwa TNI dan Polri mengedepankan pendekatan militeristik dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk dalam hal penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tidak ada pendekatan militer yang dilakukan. Yang dilakukan saat ini lebih pada penegakan hukum. Polisi yang dikedepankan, rekan-rekan TNI membantu," kata Irjen Argo dikutip dari Antara, di Timika, Sabtu (28/11/2020).

Argo menegaskan, aparat tidak serta-merta melakukan tindakan represif dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang selama ini melakukan aksi teror penembakan di sejumlah wilayah di Papua.

"Sebelum dilakukan penegakan hukum, ada langkah-langkah preventif yang dilakukan mulai dari dialog, komunikasi dan lain-lain. Kita sama-sama menjaga jangan sampai masyarakat mendapat intervensi dari kelompok-kelompok yang lain yang pandangannya tidak setuju dengan kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua, katanya, justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

"Tentu yang melakukan perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka akan dilakukan penegakan hukum," kata Irjen Argo.