Anggota Komisi IX DPR: Jika PPKM Darurat Diperpanjang Rakyat Bawah Makin Sulit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah memikirkan dengan masak-masak sebelum memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat. Ia menyebut, rakyat ekonomi menengah ke bawah akan semakin terpuruk apabila tidak ada bantuan.

"Jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat di bawah akan semakin sulit. Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik," ujar Nurhadi, Rabu (14/7/2021).

"Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," tambah dia.

Nurhadi meminta pemerintah memikirkan nasib rakyat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

"Dampak memperpanjang PPKM Darurat ini harus diantisipasi, mulai bagaimana memikirkan para pedagang kaki lima beserta solusi kebijakannya. Pemerintah harus bisa memastikan bila diperpanjang akan efektifitasnya," ucap dia.

"Jika benar benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," tambah dia.

Politikus Nasdem itu juga meminta ada evaluasi PPKM Darurat sebelum memutuskan perpanjangan. Semua aspek harus dievaluasi termasuk bansos untuk warga.

"Sebelum ada kebijakan untuk memperpanjang PPKM, dilihat dulu perkembangan penerapan PPKM Darurat ini, dievaluasi sejauh mana praktiknya, sudah efektif kah menekan mobilitas masyarakat? Sudah bisakah mengurangi kasus positif Covid-19? Bagaimana dampak khususnya di bidang ekonomi? Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak?," pungkas Nurhadi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi menyebut hingga kini belum ada rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Adapun PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021.

"Belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat. Namun, kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," kata Jodi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Kendati begitu, Jodi tidak menjawab saat ditanya terkait kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat apabila kasus Covid-19 masih tinggi. Termasuk, saat dikonfirmasi soal skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu.

Menurut Jodi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani lonjakan kasus Covid-19. Mulai dari, mengusahakan ketersediaan oksigen bagi seluruh daerah dengan memaksimalkan pasokan dari perusahaan-perusahaan nasional dan impor oksigen.

Kemudian, menambah jumlah tempat tidur pasien Covid-19 dan membangun Rumah Sakit (RS) lapangan dengan memaksimalkan seluruh gedung milik pemerintah. Selain itu, mengupayakan ketersediaan obat-obatan pasien Covid-19.

"Peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal dimulai pekan ini," ujar Jodi.