Jokowi: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Diputuskan dengan Jernih

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan, perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat harus dipikirkan matang-matang. Jokowi tak ingin pemerintah keliru mengambil keputusan.

"Ini betul-betul hal yang sangat senstiif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru," kata Jokowi dalam rapat terbatas seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Menurut dia, saat ini, banyak masyarakat bertanya-tanya apakah PPKM darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021 mendatang bakal diperpanjang. Jika diperpanjang, pemerintah harus memikirkan sampai kapan PPKM darurat berlangsung.

"Pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?" ucap Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

"Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir dikutip dari Antara, Jumat 16 Juli 2021.

Muhadjir menjelaskan, dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan keputusan perpanjangan PPKM Darurat ini akan banyak risiko. Salah satunya mengenai menyeimbangkan antara kedisiplinan protokol kesehatan dengan penyaluran bantuan sosial.

Untuk bantuan sosial, pemerintah tidak bisa menanggungnya sendiri selama PPKM Darurat ini. Oleh sebab itu diperlukan gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya.

"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat," kata dia.