PKB Singgung AHY: Kalau Ada yang Dirugikan oleh Buzzer, Tempuh Jalur Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PKB Luqman Hakim Al-Jambi mengatakan, baiknya Partai Demokrat melaporkan ke polisi bila merasa dirugikan oleh buzzer. Hal ini dikatakan Luqman untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan buzzer di media sosial sebagai perusak tatanan demokrasi akibat penyebaran hoaks politik.

"Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh buzzer, ada jalur hukum yang bisa ditempuh," katanya lewat pesan singkat, Sabtu (11/9/2021).

Luqman mengatakan, tak tepat jika AHY meminta pemerintah untuk mengurus buzzer.

"UU ITE menurut saya bisa dimanfaatkan untuk menertibkan buzzer melaui proses hukum," kata Luqman.

Dia menyarankan siapapun yang dirugikan buzzer dapat menempuh jalur hukum.

"Kalau ada masalah sedikit-sedikit minta pemerintah urus, saya khawatir kita akan makin lupa kalau Indonesia ini negara hukum," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti hadirnya pendengung atau buzzer di media sosial. Dia menilai keberadaan buzzer justru merusak tatanan demokrasi lantaran menyebarkan hoaks politik.

“Saat ini kita hadapi perilaku-perilaku buruk para buzzer yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoaks politik,” kata AHY saat sambutan pada perayaan HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9/2021).

Bahkan, lanjut AHY, serangan buzzer tersebut juga kerap diterima Partai Demokrat yang bertujuan untuk memecah belah sekaligus membungkam sikap kritis.

“Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani tegar untuk menghadapi itu semua,” katanya.

Oleh karena itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini turut meminta kepada seluruh kader Demokrat agar tetap waspada dan menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks.

"Kita harus waspada dan kita harus berani tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi," paparnya.

Reporter: Genan

Sumber: Merdeka