6 Tanggapan Berbagai Pihak soal Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah Untuk NU

Pernyataan tersebut adalah Yaqut mengatakan, berdasarkan sejarahnya, Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum.

oleh Devira PrastiwiLiputan6.com diperbarui 26 Okt 2021, 19:04 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2021, 19:04 WIB
menag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat mengisi webinar internasional peringatan Hari Santri yang dihelat oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) dan PBNU, Rabu, 20 Oktober 2021 menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak.

Pernyataan tersebut adalah Menag Yaqut mengatakan, berdasarkan sejarahnya, Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum.

Yaqut menegaskan, pernyataan itu disampaikan karena berada dalam forum internal keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

"Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal," kata Yaqut di Solo, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin 25 Oktober 2021.

Namun, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis mengkritisi pernyataan Menag Yaqut tersebut.

"Meskipun untuk internal tetaplah tak benar dan tak elok. Kan sudah jelas acaranya via zoom dan disiarkan TV. Nyatanya terpublikasi dan viral," ujar Cholil lewat akun Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa (26/10/2021).

Cholil Nafis pun menyayangkan tak ada permintaan maaf dari Menteri Agama atas pernyataannya tersebut.

Berikut deretan tanggapan berbagai pihak terkait pernyataan Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas dihimpun Liputan6.com:

 

1. Penjelasan Menteri Agama

Menag Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memimpin sidang isbat awal Ramadan 1442 H. (Dok Kemenag)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas buka suara soal pernyataannya yang mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk NU. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Yaqut dalam peringatan Hari Santri pada 22 Oktober 2021 melalui siaran daring.

Yaqut menegaskan, pernyataan itu disampaikan karena berada dalam forum internal keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

"Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal," kata Yaqut di Solo, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin 25 Oktober 2021.

Dia menilai, membakar semangat itu wajar dan memberikan motivasi adalah hal yang wajar dalam sebuah forum internal. Yaqut mengaku, pernyataan itu diharapkan tidak sampai keluar ke publik demi menghindari perdebatan.

"Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati, lalu digoreng ke publik," sambung Yaqut.

Yaqut Cholil Qoumas memastikan, kementeriannya tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Dia membuktikkan Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama tidak hanya NU.

"Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU," kata dia.

Yaqut menegaskan, karakter dasar dan jatidiri NU adalah terbuka dan inklusif. NU, sambung dia, siap hadir untuk memberikan dirinya bagi kepentingan dan maslahat yang lebih besar.

"Karena keterbukaan dan mengedepankan kemaslahatan itu sifat dasar NU," pungkas Yaqut.

 

2. Wamenag

Zainut Tauhid Sa’adi
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wamenag Zainut Tauhid meminta semua pihak untuk memahami penjelasan Menteri Agama Yaqut. Ia juga berharap polemik ini segera diakhiri.

"Saya kira penjelasan itu bisa dipahami. Penjelasan sudah disampaikan, dan pro kontra semestinya disudahi," kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).

Dia meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan statemen yang justru dapat menimbulkan situasi yang semakin panas, apalagi menarik ke masalah tersebut ke dalam isu SARA.

Zainut mengajak agar bisa saling menahan diri dan menyalurkan energi bersama untuk bersinergi dalam memajukan bangsa.

"Saya mengajak dengan sepenuh hati agar kita semuanya lebih mengedepankan semangat persaudaraan, kerukunan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat meretakkan bangunan kebangsaan kita," ujarnya.

"Islam mengajarkan agar kita saling menasihati untuk menaati kebenaran, dan saling menasihati untuk tetap di atas kesabaran. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan ajaran Islam yang sangat luhur tersebut, aamiin," Wamenag Zainut mengimbuhkan.

 

3. Menko Polhukam

Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD

Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama (NU) banyak menuai komentar.

Kendati Yaqut telah mengklarifikasi pernyataannya itu karena berada dalam forum internal keluarga besar NU dengan maksud memotivasi para santri dan pesantren.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md turut merespons hal itu.

Menurut Mahfud, dalam buku The Struggle of Islam in Modern Indonesia karya BJ Boland, kehadiran Kemenag di tubuh negara merupakan kompensasi bagi umat Islam yang dengan rela menerima Pancasila.

"Di buku yang berasal dari disertasi BJ Boland berjudul "The Struggle of Islam in Modern Indonesia" ini ada penjelasan bahwa atas kesediaan berkorban "Kelompok Islam" di PPKI pada tahun 1945 menerima Pancasila, maka ada kompensasi pembentukan Kementerian Agama dan sebuah Universitas Islam," tulis Mahfud dalam akun Twitter pribadinya.

Sementara itu, Yaqut mengatakan bahwa pernyataannya itu guna membakar semangat serta memberikan motivasi dalam sebuah forum internal. Dia mengaku, pernyataan itu diharapkan tidak sampai keluar ke publik demi menghindari perdebatan.

 

4. MUI

Gedung MUI
Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat. (bimasislam.kemenag.go.id)

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis mengkritisi pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Kendati Yaqut telah mengklarifikasi bahwa pernyataannya dikatakan dalam acara internal guna menggugah semangat.

"Meskipun untuk internal tetaplah tak benar dan tak elok. Kan sudah jelas acaranya via zoom dan disiarkan TV. Nyatanya terpublikasi dan viral," ujar dia lewat akun Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa (26/10/2021).

Cholil Nafis menyayangkan tak ada permintaan maaf dari Menteri Agama atas pernyataannya tersebut.

"Tak mau mengalah dan mengakui kesalahan itu berat apalagi sebagai pejabat publik," katanya.

Padahal menurut dia andai sejak awal meminta maaf, maka sikap Menag bisa dipandang lebih baik.

"Kalau diawali minta maaf itu akan lebih elok dan mungkin mengurangi kegaduhan," jelas dia.

 

5. PAN

Zulhas
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas saat menghadiri Kongres PAN di Kendari. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Jokowi menegur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah dari negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

Saleh menilai, pernyataan Yaqut bermasalah dan dapat menuai polemik.

"Pernyataan yang sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan," ujar Saleh kepada wartawan.

Saleh mendesak Yaqut untuk menyampaikan permohonan maaf agar kontroversi ini segera berakhir. Politikus Partai Kebangkitan bangsa (PKB) itu juga perlu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut.

"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," kata Ketua DPP PAN ini.

Saleh mengatakan, klaim seperti yang disampaikan Yaqut harus dihentikan karena membuat banyak pihak merasa tidak nyaman dan terganggu. Kementerian Agama harus menjadi milik semua.

"Bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ujarnya.

Saleh menyayangkan pernyataan tersebut muncul dari Menteri Agama. Pernyataan Yaqut tidak sesuai konteks historis dan terkesan menghadirkan eksklusivitas di masyarakat.

Seolah kelompok dan ormas lain tidak memiliki peran dan partisipasi dalam membangun kehidupan umat beragama di Indonesia.

"Faktanya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," jelas anggota Komisi IX DPR RI ini.

 

6. Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Jusuf Kalla
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha memerangi COVID-19 yang semakin meninggi di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta di sela sela perayaan HUT PMI ke-75 di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis (17/9/2020). (Tim Komunikasi Jusuf Kalla/JK)

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla atau JK mengatakan, keberadaan Kementerian Agama bukanlah sebuah hadiah namun merupakan keharusan mengingat negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini disampaikannya merespon pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah negara khusus untuk Nahdatul Ulama (NU).

"Itu bukan hadiah. Itu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," kata JK melalui keterangan tertulisnya.

Pria yang menjabat sebagai wakil presiden ke-10 dan ke-12 ini, menegaskan, agama penting untuk dilindungi. Karenanya, bukan hanya NU namun semua golongan melalui kementerian agama.

"Jadi bukan hanya NU tapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu yang dinaungi pemerintah lewat Kementerian Agama," kata JK.

 

(Lesty Subamin)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya