Ketua DPD RI Minta Elite Politik Tidak Jerumuskan Jokowi dengan Usulan Penundaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para elite politik tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi sudah menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Para elit politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," ujar LaNyalla dalam keterangannya, Senin (28/2).

LaNyalla menolak wacana penundaan pemilu. Sebaiknya para elite politik tidak menjalankan negara dengan melanggar konstitusi.

"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan," ujarnya.

Ia khawatir rakyat tidak akan diam melihat langkah para elite politik. Misalnya bisa pecah revolusi sosial akibat kemarahan rakyat.

"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat," ujar Senator Jawa Timur ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu.

"Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas," ujarnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com