KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi Bagi 5 Pj Gubernur yang Baru Dilantik

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan titik rawan korupsi kepada lima penjabat gubernur yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. KPK berharap para penjabat yang baru tak berurusan dengan KPK.

"KPK berharap para Pj kepala daerah tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

Titik rawan korupsi bagi kepala daerah yakni terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Kemudian korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah mau pun pendapatan daerah dari pusat. Korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

"Dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan," kata Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2021 menunjukkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi.

Ali menyebut, sesponden menyatakan terdapat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi baik di pusat maupun daerah.

"Selain itu, 99% instansi tercatat terdapat korupsi dalam kegiatan promosi/mutasi pegawai, 99% instansi terdapat intervensi (trading in influence), 99% instansi terdapat penyalahgunaan fasilitas kantor, dan 98% instansi terdapat praktik suap dan gratifikasi," kata Ali.

KPK mengajak para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya.

"KPK berharap para penjabat kepala daerah yang baru saja dilantik dan yang akan ditunjuk ke depannya memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi sehingga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah yang dipimpinnya," kata Ali.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sejumlah penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, yaitu Banten, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat dengan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah periode selanjutnya.

Diketahui, pelantikan Pj gubernur ini dilakukan karena gubernur terpilih di lima provinsi tersebut sudah habis masa jabatannya pada tahun 2022. Pantauan di lokasi, pelantikan dimulai tepat pukul 09.00 WIB di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Kementeran Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

"Sebelum mengucapkan sumpah atau janji, bersediakah saudara-saudara mengucap sumpah atau janji sesuai keyakinan masing-masing?," kata Tito saat memandu pengucapan sumpah janji terhadap kelima orang PJ gubernur di lokakasi, Kamis (12/5/2022)."Bersedia," jawab mereka.

"Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat dan nusa bangsa," ujar Tito memimpin sumpah.

Mereka pun kemudian disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan menandatangani pakta integritas yang disaksikan langsung dihadapan Mendagri Tito.

"Dengan ini, saya Menteri Dalam Negeri resmi melantik saudara sebagai Penjabat Gubernur sesuai dengan Keputusan Presiden dan diharapkan dapat bertugas secara sebaik-baiknya," Tito memungkasi.

Berikut daftar Pj Gubernur yang dilantik hari ini:

- Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar ditunjuk menjadi Pj Gubernur Banten.

- Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin ditunjuk menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat.

- Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer ditunjuk menjadi Pj Gubernur Gorontalo.

- Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw ditunjuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.