Maksimalkan Program PKK, Tri Tito Karnavian: Kerja Sama dengan OPD Penting

Liputan6.com, Bitung Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK meminta para kader PKK di daerah untuk menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kerja sama ini dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program PKK.

Harapan tersebut disampaikan oleh Tri dalam acara Temu Kader PKK di Ruang SH Sarudajang Kantor Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (1/8/2022).

"Saya harapkan Tim Penggerak PKK mempunyai tim sendiri yang nanti juga dibantu oleh dari Pemda (pemerintah daerah) dalam mengatur program-programnya, sehingga ada simbiosis mutualisme, di mana saling menguntungkan bahwa OPD-OPD terbantu dengan kader-kader PKK untuk menjalankan program pemerintahnya,” katanya.

Terlebih jumlah kader PKK se-Indonesia mencapai sekitar 4 juta, sehingga sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan program prioritasnya. PKK juga mempunyai sepuluh program pokok yang kesemuanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah mendukung keberadaan PKK dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan PKK. Pemerintah juga menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang membantu PKK dalam hal penganggaran.

Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, kata Tri, PKK tidak perlu ragu dalam menjalin kerja sama dengan OPD terkait.

“Jadi jangan ragu sekarang, karena tergantung Tim Penggerak PKK apakah mau menggunakan kesempatan ini untuk membuat program-program yang sesuai dengan visi misi PKK dalam menjalankan program pokok PKK,” ujarnya.

Di lain sisi, Tri mengingatkan kader untuk menjalin kerja sama dengan organisasi perempuan lain, yang mempunyai kekuatan dan power besar untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat serta mencapai kesejahteraan keluarga.

“Saya harapkan kerja sama Tim Penggerak PKK dan semua stakeholders bisa terus berlangsung, tidak hanya dengan pemerintah sendiri tetapi juga bisa dengan sumber daya organisasi perempuan yang juga saat ini luar biasa, dari Persit, Bhayangkari, dan lain-lain,” jelasnya.

(*)