NasDem Bantah Deklarasi Koalisi Pengusung Anies Batal karena Bandar Belum Sepakat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali membantah batalnya deklarasi koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang sedianya digelar pada 10 November 2022 karena bandar belum sepakat.

Menurut Ali, keputusan mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 adalah harapan rakyat.

"Enggak ada bandar-bandaran lah. Mengusung Anies ini kan harapan. Mengusung Anies ini cerminan keinginan rakyat," ujar Ali saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Ali tidak sepakat bahwa seakan-akan politik hanya milik orang berkantong tebal. Menurutnya, proses politik berkoalisi untuk mengusung Anies dijalankan dengan riang gembira.

"Kebiasaan-kebiasaan lama dalam berpolitik, politik itu seakan-akan milik orang yang berduit, politik itu seakan-akan hanya milik kader partai, enggak ada lah. Politik itu milik anak bangsa. Biarlah kemudian proses politik ini kita jalanin dengan riang gembira tanpa ada intrik," ujar Ali.

Dirinya meminta setiap partai politik mengurus kebijakan masing-masing. Ali berkata, tidak perlu menduga-duga apa yang terjadi di internal parpol lain.

"Akan semakin baik kalau tiap-tiap partai mengomentari kebijakannya sendiri-sendiri. Tidak perlu kita mengomentari kebijakan partai lain soal menduga-menduga apa yang terjadi di partai orang," kata Ali.

"Kalau bicara tentang partai orang, kita juga itulah cerminan diri dari partai tersebut," sambung politikus senior NasDem ini.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan rencana deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 batal dilaksanakan.

Hal tersebut, karena Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memiliki agenda partai masing-masing.

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat Majelis Syuroh itu akhir tahun Desember, kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu. Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," kata Willy, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com