Utang Warga DKI ke Pinjol Capai Rp10,35 Triliun, DPRD Minta Pemprov Cari Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin menyoroti tingginya utang warga DKI kepada pinjaman online (pinjol) yang mencapai Rp10,35 triliun. Angka tersebut, kata Suhud, bahkan melebihi APBD D.I. Yogyakarta.

"Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta, hampir setengah APBD Jawa Tengah. Ini Rp10,35 triliun utang warga Jakarta yang berasal dari 2,38 juta akun," kata Suhu saat rapat kerja di Komisi B dengan eksekutif, Rabu (12/7/2023).

Suhud mengatakan, dirinya selalu menerima keluhan warga karena mereka terjerat dengan rentenir. Mereka pun selalu meminta DPRD untuk mencarikan solusi terkait hal ini.

"Terlepas utang untuk apa, apa itu gaya hidup atau apa, tapi kan jutaan. Kalau kita rata-rata misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira," ujar Suhud.

Oleh karena itu, politisi PKS ini meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.

“Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. Memang 2 juta akun tapi misal lah 1 juta orang dan 1 juta ini terjerat rentenir itu ya negara Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu,” ucap Suhud.

“Saya mempertanyakan, ini dibahas enggak pembahasan ekonomi kita karena kita baca angka kemiskinan kita saja yang nganggur 337 ribu katanya tapi yang ngutang sampai 1 juta orang. Nah ini kan paradoks, terlepas utangnya untuk gaya-gayaan atau apa yang pasti warga Jakarta terjerat utang kan gitu,” sambungnya.

Menanggapi itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan bahwa warga seharusnya sudah mengetahui konsekuensi dari pinjol. Pasalnya, ia bersama OJK sudah sering memberikan sosialisasi.

“Kami kebetulan ada tim percepatan akses keuangan daerah bersama OJK dan lain-lain. Bicara sosialisasi, terkait dengan bagaimana literasi keuangan di masyarakat, betul bisa ditingkatkan. Artinya setiap masyarakat seyogyanya tahu juga risiko pada saat ada pinjamannya mudah gitu ya hanya dalam hitungan detik misalnya tapi sebetulnya ada resiko yang juga mereka harus ketahui,” jelas Sri.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com