Wapres Ma'ruf Amin Minta Penyelenggara Pemilu Harus Adil kepada Semua

Wapres Ma'ruf Amin juga menggarisbawahi perlunya penguatan isu-isu krusial yang menjadi tantangan bangsa Indonesia sebagai tema kampanye.

oleh Muhammad Ali diperbarui 28 Des 2023, 07:47 WIB
Diterbitkan 28 Des 2023, 07:47 WIB
Wapres Ma'ruf Amin
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya proses pemilu yang berfokus pada isu-isu kunci dan perilaku demokratis. Hal itu disampaikan Wapres pada acara Satu Meja The Forum Kompas TV bertajuk “Publik Harus Awasi Pemilu”, yang ditayangkan Rabu (27/12) malam.

“Saya kira yang penting itu memang tidak ada perilaku-perilaku yang kurang demokratis, baik dari penyelenggara pemilu, dari aparat, termasuk dari peserta pemilu 2024 itu sendiri, jangan ada juga perilaku yang tidak sehat. Kalau semua berjalan baik, saya kira diharapkan hasilnya juga baik,” kata Wapres dalam keterangannya, yang dikutip dari Antara, Kamis (28/12/2023).

Wapres juga menggarisbawahi perlunya penguatan isu-isu krusial yang menjadi tantangan bangsa Indonesia sebagai tema kampanye.

Termasuk dalam penyelenggaraan debat calon presiden dan wakil presiden, menurutnya, perlu adanya tanya jawab terfokus, seperti terkait masalah HAM, demokrasi, pendidikan, dan kemiskinan.

“Sebenarnya seperti itu yang diharapkan, ada pertanyaan kemudian dijawab, tetapi per isu saja. Misalnya isu HAM diperdebatkan berapa lama kemudian istirahat, isu demokrasi, pendidikan, kemiskinan. Saya kira begitu,” saran Wapres.

Mengenai debat Pilpres 2024 yang sudah berlangsung dua kali, Wapres menuturkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dengan debat saat dirinya menjadi cawapres pada pilpres sebelumnya. Hanya saja, ia mencermati ada masukan dari para pengamat agar ada peningkatan kualitas pada debat-debat mendatang.

“Dari banyak pengamat itu memang ada yang mengkritisi. Misalnya panelis tidak bisa memperdalam pertanyaan, dan sebagainya. Saya kira banyak pandangan yang ingin lebih baik lagi (ke depan),” ujarnya.

Lebih jauh, pada kesempatan itu Wapres juga mencermati adanya gejala kampanye tidak sehat yang ditunjukkan dengan adanya aduan-aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

 

Jaga Pemilu Berjalan Jurdil

Untuk itu, demi menjaga pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ia meminta Bawaslu untuk memproses setiap aduan yang masuk.

“Kalau protes-protes kan ada. Coba protes-protes itu didalami oleh Bawaslu. Jadi semua yang muncul didalami, betul apa tidak. Kalau betul ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Kan pemilu jurdil, luber, itu kan perintah konstitusi, jadinya harus dilaksanakan dengan baik,” terangnya.

Wapres menegaskan bahwa peran Bawaslu sangat penting, yakni selain untuk menghindari adanya protes-protes setelah pemilu, juga menjaga agar hasil pemilu sah.

Oleh sebab itu, Bawaslu diimbau untuk tidak melakukan pembiaran terhadap setiap aduan yang masuk.

“Jangan ada pembiaran-pembiaran itu. Harus ditindaklanjuti. Hasilnya seperti apa harus diumumkan kepada publik. Ini yang ke depan masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Selanjutnya, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, Wapres berpesan agar terus bersikap adil kepada seluruh kontestan, sebagai upaya menghindari munculnya protes-protes yang dapat berujung konflik di kemudian hari.

“Penyelenggara pemilu harus betul-betul adil kepada semua. Jangan sampai ada yang terkesan ada yang dibedakan, sehingga muncul protes-protes,” tegasnya.

 

Wapres Minta Bawaslu Awasi Pemilu dengan Baik

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik dan memproses setiap aduan pemilu yang masuk.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ma'ruf soal adanya kabar penjabat kepala daerah dan kepala desa yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

BACA JUGA:Wapres Ma’ruf Amin Bocorkan Cara Dorong Partisipasi Pemilih Pemilu "Saya minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan baik," kata Ma'ruf dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan aturan sudah jelas bahwa TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Presiden Joko Widodo, kata Ma'ruf, sudah memerintahkan para penjabat (Pj) kepala daerah untuk netral.

"Jadi saya kira dari tata aturan dan sebagainya itu sudah (jelas)," kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu selaku pengawas di lapangan untuk melakukan pengawasan pemilu dengan ketat.

"Nah di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dan menerima aduan-aduan laporan yang disampaikan untuk diproses," ujarnya. Dilansir dari Antara.

Infografis Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya